Merasa Dikibuli, Nelayan Muara Angke: Mereka Manfaatkan Kami untuk Pilgub

Ratusan nelayan dari berbagai wilayah melakukan aksi penolakan Reklamasi Teluk Jakarta, di Pelabuhan Muara Angke dan di Pulau G, Jakarta Utara, Minggu (17/4/2016). Dalam aksinya mereka menuntut agar seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta dihentikan dan Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perpres 54 Tahun 2008 yang melegitimasi proyek reklamasi dicabut. (foto: aktual.co)

INFONAWACITA.COM – Kini nasib nelayan Muara Angke terkatung-katung pasca Pilkada DKI Jakarta usai. Pasca isu reklamasi kencang disuarakan, mereka pun mempertanyakan kelanjutan nasib kesejahteraan mereka.

Salah satunya Diding Setiawan dari Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke yang menganggap jika nelayan Jakarta hanya dimaanfaatkan dalam kontestasi Pilkada DKI. Menurutnya, saat ini para pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.

“Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan,” kata Diding seperti dikutip dari Antara pada Kamis (2/8/2018).

Diding pun tidak menampik jika sebelumnya, ia salah satu nelayan yang menolak reklamasi teluk Jakarta. Menurutnya, penolakannya itu karena kurangnya persepsi sehingga banyak juga di antara mereka salah persepsi mengenai reklamasi.

Kini kata Diding, sepanjang musim angin barat di mana nelayan tidak bisa melaut, tidak ada  satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu nasib nelayan.

Butuhkan Solusi

Diding pun berharap pihak pemerintah maupun swasta termasuk pengembang melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) membantu nasib nelayan yang belum melaut untuk mencari mata pencaharian.

Dia mengatakan nelayan akan menyambut baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib mereka. “Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa dihentikan,” tegas Diding.

Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu termasuk mengakomodir kepentingan nelayan. “Saya minta kita diskusi, jangan menjadikan kami sebagai bemper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang,” ungkap Diding.

Pada Pilkada DKI tahun 2017 lalu, isu nasib nelayan teluk Jakarta memang kencang diembuskan. Isu ini menyudutkan calon petahana yang dianggap membuat nelayan Jakarta sengsara karena kebijakan reklamasi teluk Jakarta. (DS/yi)