Merasa Benar, Rizieq Shihab Desak BI Tarik Uang Kertas Berlogo Palu Arit

INFONAWACITA.COM – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku mendapat 23 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 3 jam di Mapolda Metro Jaya, Senin (23/1).

Dalam orasinya, Rizieq mengaku menjalani pemeriksaan sebagai saksi tuduhan logo palu arit dalam lembaran uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).

“Saya dan kawan-kawan dari segenap pengurus FPI mengucapkan apresiasi terhadap umat Islam yang mengawal habib dan ulamanya. Siap bela ulama? Siap bela ulama?” kata Rizieq dalam orasinya di depan Mapolda Metro Jaya, Senin (23/1). (baca: Rizieq Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Logo Palu Arit )

Didepan ribuan massanya, Rizieq berdalih protes terhadap uang kertas yang dikeluarkan BI merupakan protes semua anggota FPI dan bukan hanya dirinya.

“Jika BI menggunakan metode rectoverso, maka kami menjawab sesungguhnya teknologi pengamanan uang kertas dengan metode rectoverso mempunyai ribuan alternatif, tapi kenapa harus palu arit,” kata Rizieq.

Rizieq kembali menegaskan tuduhan logo palu arit dalam lembaran uang kertas tersebut dan berharap dari pemeriksaannya ini BI melakukan penarikan uang kertas tersebut. Dia juga mengajak massanya selalu siap mengganyang Partai Komunis Indonesia (PKI). “Karena itu, kita minta untuk menarik uang kertas baru berlogo PKI tersebut,” kata Rizieq.

Rizieq diperiksa terkait materi ceramahnya yang tersebar melalui media sosial (medsos) youtube yang menuduh BI memasang logo palu arit dalam uang kertas yang dikeluarkan bank sentral Indonesia tersebut. (baca: Bank Indonesia Bantah Simbol Palu Arit dalam Lembaran Uang Rupiah )

Walau sudah penjelasannya terkait metode rectoverso dari BI, namun Rizieq tetap menegaskan keyakinannya. Ceramah Rizieq yang kemudian viral akhirnya menuai dua laporan polisi dari Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (Jimaf) dan Solidaritas Merah Putih (Solmet).

Kedua komunitas kemasyarakatan ini menuduh Rizieq telah melakukan penghasutan dan ujaran kebencian berbau SARA berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (GR/AK)