Menteri Tenaga Kerja: Jangan Goreng Isu Tenaga Kerja Asing

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (foto: VIVA.co.id/M. Ali Wafa)

INFONAWACITA.COM – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta agar tidak ada yang menggoreng isu Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebab, kata Hanif, pemerintah masih tetap berkomitmen mengutamakan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia sendiri.

Hanif menjelaskan peraturan presiden (Perpres) mengenai kemudahan tenaga kerja asing (TKA) justru bisa meningkatkan investasi di dalam negeri yang kemudian berdampak pada pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia.

“Jadi, jangan salah paham. Jangan pula digoreng-goreng untuk menakuti rakyat dan mengadu-domba,” kata Hanif seperti dikutip republika.co.id pada Jumat (20/4/2019).

Stimulus Investasi

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) jelas Hanif justru akan menjadi stimulus dari investasi asing ke Indonesia. Sehingga nantinya lapangan pekerjaan akan terbuka lebih besar untuk masyarakat Indonesia.

“Dengan investasi, lapangan kerja tercipta dan ekonomi kita bergerak lebih cepat. Kita perlu investasi karena kita nggak bisa mengandalkan APBN belaka,” kata Hanif seperti dikutip Tribunnews.com.

Nantinya jelas Hanif pemerintah hanya mengizinkan TKA untuk mengisi sedikit dari lapangan kerja yang ada. Sebab, lanjut Hanif, investor asing tentunya akan sangat mengeluarkan biaya yang besar jika membawa banyak tenaga kerja asing ke Indonesia.

Seperti diketahui pemerintah tengah mempersiapkan aturan-aturan yang merupakan turunan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Rencana aturan turunan tersebut akan dituangkan melalui Peraturan Menaker atau Keputusan Menaker yang mengatur tentang persyaratan, kualifikasi TKA, dan jenis-jenis jabatan yang diperbolehkan maupun dilarang diduduki TKA.

“Kita hanya memilki waktu hanya tiga bulan harus selesai untuk menerima masukan dari para stake holder agar segera akan jadi Kepmen atau Permen. Jangan sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai,” kata Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto seperti dikutip dari Kemnaker.go.id , Selasa (17/4/2018). (DS/yi)