Menteri PUPR Jawab Tudingan Gubernur DKI Soal Pengerjaan Tol Dalam Kota

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Kementerian PUPR)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Kementerian PUPR)

INFONAWACITA.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjawab tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat secara tiba-tiba mengambil proyek pengerjaan tol dalam kota.

Menteri Basuki sendiri menampik bahwa pemerintah pusat telah mengubah kebijakan pengerjaan tol dalam kota seperti yang dituduhkan oleh Anies. “Tidak ada itu (ambilalih-red). Mohon dicek lagi apa bahasanya seperti itu,” kata Basuki saat ditemui di Palembang, Sabtu (14/7/2018) seperti dilansir inilah.com.

Ia mengungkapkan, pada hakikatnya, pengerjaan jalan tol memang sedari awal dikerjakan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut, Menteri Basuki menjelaskan, merupakan regulasi sejak awal. Sebabnya karena pembuatan jalan tol memang berkaitan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian PUPR.

“Tol itu urusannya dari dulu BPJT dan PUPR, bukan dengan pemda,” terangnya.

Menteri Basuki melanjutkan, siapa pun yang hendak membangun jalan tol–yang juga merupakan bagian dari jalan nasional–regulasinya pasti berurusan dengan BPTJ dan Kementerian PUPR.

“Jika terkait dengan enam ruas tol DKI Jakarta, perkembangan terakhir sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN),” Menteri Basuki melanjutkan.

Maka kemudian, dengan dimasukkannya proyek jalan tol ke PSN pada Juni lalu, kata Menteri Basuki, tujuannya agar melancarkan pembangunan yang terhambat pembebasan lahan. Lewat Perpres tersebut juga, dana talangan pemerintah akan bisa lebih cepat cair.

Ia kembali menampik jika Pemda DKI pernah membuat surat terkait penolakan jalan tol. Menteri Basuki juga menegaskan, jika menolak pembangunan, Pemda DKI justru bisa membuat surat resmi yang ditujukan kepada BPTJ dan PUPR.

“Nah hal itu tidak ada karena urusan tol memang dengan pusat, dalam hal ini, BPJT,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, kelanjutan pengerjaan jalan tol dalam kota memang menjadi kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tidak memenuhi janji kampanye saat itu. Anies berkilah, jika kelanjutan pembangunan jalan tol bukanlah kemauannya, tetapi kemauan pusat yang tiba-tiba mengganti regulasi pemegang kendali pembangunan dari seharusnya daerah menjadi pusat.

“Kami di dalam kampanye kemarin menegaskan tidak akan meneruskan enam proyek tol dalam kota. Kampanye selesai 15 April, kami menang. Lalu proyek ini diambilalih oleh pemerintah pusat,” tuding Anies. (DS/zh)