Menteri PUPR: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Menjadi Prioritas di 2019

(Foto : pu.go.id)

INFONAWACITA.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas Pemerintah disamping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

“Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak,” kata Menteri Basuki saat meresmikan 40 unit Rumah Khusus (Rusus) Desa Pucungrejo dan 3.813 unit rumah yang mendapatkan bantuan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN namun juga kerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah. Oleh karenanya dicanangkan Program Satu Juta Rumah oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu.

Program Perbaikan 200 Ribu Unit RTLH 

Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.

“Setiap tahunnya Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki seperti yang dilansir dari pu.go.id.

Seusai peresmian, Menteri Basuki meninjau pembangunan Rusunawa yang terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang dibangun pada bulan Juli tahun 2018 oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Rumah Swadaya Johny F. Subrata, Direktur Rumah Khusus Christ Robert Marbun, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.