Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua Warga

(Foto: setkab.go.id)

INFONAWACITA.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly hadir dalam pertemuan tingkat menteri Justice for All Conference untuk menyampaikan berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi semua, termasuk bagi kelompok rentan, dan tidak mampu.

​“Salah satu halangan terbesar untuk mengakses keadilan adalah besarnya biaya pendampingan hukum. Kami menyadari program pendampingan hukum merupakan komponen penting dan strategis untuk meningkatkan akses keadilan bagi semua. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan program Bantuan Hukum gratis bagi orang-orang miskin dan kelompok masyarakat rentan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” tandas Yasonna.

Dijelaskannya juga bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum pada 2018, Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah memberikan bantuan hukum kepada 92.000 orang yang kurang mampu.

“Di Tahun 2019, Pemerintah Pusat telah meningkatkan anggaran bantuan hukum menjadi Rp. 53 Miliar, dari Rp 48 Miliar di tahun sebelumnya,” ucap Yasonna saat berbagi pengalaman dalam konferensi di Den Haag, Belanda, 6-7 Februari 2019.

Inovasi Pelayanan Publik

Dilansir dari kemlu.go.id, Kemenkumham menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum, bekerja sama dengan Organisasi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi warga miskin dan mendorong komunitas untuk membentuk Desa Sadar Hukum di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami menyadari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, Undang-Undang, regulasi dalam berbagai kehidupan akan menjamin akses keadilan bagi semua. Pemerintah memberikan penghargaan bagi desa-desa yang berhasil meningkatkan kesadaran hukum warganya,” tandas Yasonna.

Selain itu Kemenkumham menggunakan teknologi informasi dan mengembangkan beberapa aplikasi, seperti Aplikasi Informasi yang mendukung distribusi bantuan hukum, kemudian sistem Basis Data Bantuan Hukum, sebagai alat untuk pencairan dana, pengawasan, dan laporan, serta aplikasi “Legal Smart Channel“ untuk Android/iOS sebagai sarana penyebaran informasi hukum bagi kaum milenial.