Menkopolhukam: Tidak Perlu Khawatir, Pesta Demokrasi Harus Disambut Ceria oleh Masyarakat

Menko Polhukam Wiranto menjawab wartawan usai menghadiri sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta

INFONAWACITA.COM – Pemerintah berharap pesta demokrasi lima tahunan yang kali ini dilakukan serempak dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Pilpres) membuat masyarakat ceria karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan atau memilih pemimpin yang berkualitas.

“Sehingga sebenarnya tidak perlu kita kemudian risaukan, keadaan menjadi panas, ada konflik, dan sebagainya,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Wiranto seperti yang dikutip dari Setkab.go.id pada Senin (7/1/2019).

Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan supaya kita hati-hati. Untuk menghadapi tahun politik ini, tentunya kita dihadapkan kepada pemilu 2019 tahun ini, untuk Pemilu serentak, Pemilu Legislatif dan Pemilu Pesiden, Wakil Presiden.

Ia menyebutkan, pemerintah sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu, dan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan Polri sudah membuat suatu analisis daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi.

“Itu ada, daerah-daerah itu ada, dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu. Dan mulai sekarang kita sudah mulai bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu, sehingga pada saat nanti hari H-nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah,” jelas Wiranto.

Dukungan semua pihak

Menko Polhukam Wiranto menjelaskan tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu. Itu yang harus dilakukan.

Namun Wiranto mengingatkan, sebenarnya tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu harus bersama-sama melakukan hal ini, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, dan para pimpinan partai politik.