Menkes: Ributkan Vaksin Halal dan Nonhalal, Matilah Kita…

INFONAWACITA.COM – Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mengimbau masyarakat, untuk tidak lagi memperpanjang perdebatan halal dan nonhalal vaksinasi. Nila menyebut, jika masyarakat hanya disibukkan dengan perdebatan tersebut, malah akan mengancam nyawa oleh karena penyebaran virus yang justru lebih massif.

Nila tidak memungkiri, Kementerian Kesehatan sebenarnya concern juga dengan isu halal dan nonhalal dari vaksin antivirus untuk imunisasi. Tapi masalahnya, masih kata Nila, hal itu sangat membutuhkan waktu, materi dan tenaga yang besar. Maka, jelasnya, masyarakat justru harus memikirkan juga tentang kesehatan.

“Buat obat itu bukan sembarangan, berasal dari riset. Dari hulu sekali dengan biaya luar biasa. Untuk (produksi-red) obatnya saja (butuh-red) berapa puluh triliun,” kata Nila dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) pada Jumat (12/1/2018).

Atas hal tersebut, masih kata Nila, pihaknya sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Khususnya terkait dengan perdebatan yang menyoal halal dan nonhalal vaksin. Pada surat tersebut, Kemenkes juga meminta Presiden untuk bisa menyampaikan kepada pihak Kementerian Agama.

“Maka kita buat surat kepada Presiden, betapa ruginya jika (perdebatan-red) ini hadir lagi. Karena harus dari ujung lagi. Dibuka lagi, dilihat lagi. Sementara, di sisi lain, (saat perdebatan hingga kesimpulan akhir kemudian muncul-red) kita enggak punya obat (karena ada rentang waktu menunggu dari mulai perdebatan hingga hasil akhir atau hasil kesimpulan perdebatan itu akhirnya muncul-red). Matilah kita,” cetus Nila.

Saat ini, menurut Nila, Kemenkes dan Kemenag sebenarnya juga telah berproses. Terutama untuk bisa memfasilitasi perdebatan halal dan nonhalal yang terkandung dalam vaksin.

Pernyataan Nila bukan tanpa sebab, belakangan media sosial sendiri dihebohkan dengan gerakan antivaksin. Salah satu isu yang diangkat dalam gerakan tersebut ialah mempermasalahkan kehalalan dari beberapa jenis vaksin.

Direktur Utama PT Bio Farma Juliman, membenarkan pernyataan yang disebut oleh Menteri Kesehatan. Meski demikian, khusus untuk vaksin difteri, ia memastikan bahwa vaksin tersebut terbuat dari bahan-bahan yang halal.

Fatwa MUI

Sementara itu, Sekretaris Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Soedjatmiko menjelaskan, Fatwa MUI justru dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah. Terutama untuk mengimbau masyarakat agar melakukan vaksinasi.

Soedjatmiko juga menyebutkan, salah satu poin dari fatwa MUI tentang imunisasi, imunisasi bisa menjadi sebuah kewajiban. Terlebih lagi jika sudah keluarnya pernyataan resmi tentang adanya penyakit berbahaya dari pakar kesehatan yang kompeten.

Merujuk pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI), penegasan itu hadir dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 Tentang Imunisasi. Berikut kutipan lengkapnya:

“Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Dalam beberapa pertimbangan pada fatwa tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.

Adapun penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:

a. digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;

b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan

c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar)”. (DS/zh)