Menhub Minta Gangguan Operasional KRL Jabodetabek Segera Diatasi

Menhub saat menaiki KRL Jabodetabek, Kamis (4/4/19). (Foto: Kemenhub).

INFONAWACITA.COM – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menggelar rapat dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/4/19).

Menhub meminta PT KAI untuk membentuk tim khusus untuk mencari cara antisipasi menghadapi cuaca ekstrem yang sering mengganggu operasional kereta Commuterline Jabodetabek.

Sebagai informasi, akibat kondisi ini mengakibatkan terganggunya operasional sejumlah moda transportasi termasuk kereta Commuterline Jabodetabek yang beberapa kali mengalami gangguan persinyalan dan sistem kelistrikan sehingga berhenti beroperasi.

“Jangka pendek saya minta kepada PT KAI untuk membuat task force (satuan tugas – satgas) untuk menyelesaikan pekerjaan itu jadi secara khusus katakan berkaitan dengan petir sudah dibentuk suatu tim untuk menganalisa beberapa kejadian itu menyelesaikan dengan cara-cara teknis yang baik,” kata Menhub Budi di Stasiun Bogor.

Lebih lanjut, Menhub menilai kondisi prasarana perkeretaapian di Jabodetabek sudah cukup lama dan diperlukan pembaruan. Kondisi tersebut, menurut Menhub, mendukung terjadinya gangguan operasional kereta dengan intensitas yang cukup sering.

“Beberapa hal yang kita dapat simpulkan bahwa peralatan (prasarana perkeretaapian) yang ada di Jabodetabek ini pada usia yang memang sedikit lanjut dan terdapat beberapa kejadian ekstrem baik itu cuaca, hujan maupun petir. Tim task force ini menyelesaikan hal-hal yang katakan berkaitan dengan rel, dan lain sebagainya pada titik-titik yang sudah diindikasikan bermasalah,” ucap Menhub.

Untuk target, Menhub menyampaikan rencana jangka pendek ini harus dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Terkait prasarana yang sudah termakan usia, Menhub memerintahkan pihaknya untuk berkoordinasi dengan PT KAI merencanakan investasi yang diperlukan pembaharuan prasarana seperti rel dan listrik aliran atas (LAA).

“Perbaikannya jangka pendek, 2 minggu sampai 1 bulan hal-hal itu selesai tapi ada lagi yang jangka menengah yang 6 bulan atau 1 tahun karena hal ini berkaitan dengan anggaran. Kita akan koordinasikan berapa anggaran dan apa saja yang mesti diinvestasikan,” ujarnya.