Menhub: Kasus Korupsi Tidak Ganggu Operasional Maskapai Garuda Indonesia

INFONAWACITA.COM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan penetapan tersangka kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Emirsyah Satar (ESA) tidak akan mengganggu operasional maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

“Hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu urusan individual. Jadi saya fikir tidak ada gangguan,” kata Budi Karya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/1). (baca: Mantan Dirut Garuda Indonesia Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus dan Mesin Rolls-Royce )

Menurut Budi Karya, saat ini sudah ada rangkaian program yang disepakati oleh pemerintah dengan maskapai penerbangan pelat merah tersebut sehingga operasional Garuda Indonesia tetap berjalan dengan baik.

“Jadi kita ini memang sebagai dunia usaha harus mendapatkan teknologi secanggih mungkin, dengan efisiensi yang baik dan menciptakan konektivitas sebanyak mungkin dengan pihak lain. Tapi kalau hukum dilanggar, ya itu tidak boleh memang,” kata Budi Karya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pembelian mesin dan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  yakni Emisyah Satar (ESA) mantan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2014 dan seorang berinisial SS dari Benefecial Owner Connaught International Pte Ltd.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan Emirsyah Satar diduga menerima hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut dari SS terkait pengadaan pesawat Airbus dan mesin Rolls-Royce pada PT Garuda Indonesia.

Terungkapnya kasus suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin Roll-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, kata Laode, berkat kerja sama dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. (baca: Ungkap Suap Pembelian Pesawat, KPK Peringatkan Koruptor Lintas Negara )

“ESA diduga menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang untuk pengadaan pesawat dan mesin untuk PT Garuda Indonesia. ESA menerima uang sebesar 1,2 juta Euro dan US$ 180 ribu atau total senilai Rp 20 miliar. Suap dalam bentuk barang ditaksir bernilai US$ 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia,” kata Laode.

Atas perbuatannya, kata Laode, ESA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

“Sementara untuk SS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1)  KUH Pidana,” kata Laode. (AK/ANT)