Mendagri Minta Jajarannya Lakukan Hal Ini untuk Melawan Terorisme

Simbol perlawanan Surabaya atas aksi Teror Minggu pagi (13/5/2018). (sumber: twitter)
Simbol perlawanan Surabaya atas aksi Teror Minggu pagi (13/5/2018) (sumber: twitter)

INFONAWACITA.COMMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Daerah di Indonesia serta para pelaku usaha dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi memasang baliho atau spanduk yang berisi ajakan atau imbauan mengecam dan tidak takut terhadap aksi terorisme.

Intruksi ini terdapat dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri pada Kamis (17/5/2018). Seperti dilansir dari kemendagri.go.id Surat Edaran Nomor 300/3037/SJ berisi tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Info terkait: Mendagri Dorong Semua Pihak Lawan Ujaran Kebencian

Terdapat 7 poin yang diintruksikan Mendagri pada jajarannya di daerah di antaranya ialah untuk memasang spanduk mengecam aksi terorisme.

“Keenam, mengimbau kepala organisasi perangkat daerah, baik di kabupaten atau kota, para pelaku usaha dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi memasang baliho atau spanduk yang berisi ajakan atau himbauan mengecam dan tidak takut terhadap aksi terorisme,” tulis keterangan resmi tersebut.

Aktifkan Kembali Siskamling

Selain itu Mendagri juga memerintahkan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi PP dan Perlindungan Masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan secara aktif menjaga ketertiban umum.

Mendagri juga meminta daerah mengaktifkan kembali Siskamling dan forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) sebagai langkah pencegahan dini terorisme.

Ia juga meminta adanya patroli keamanan di objek vital, kantor pemerintahan dan swasta, rumah ibadah, rumah kos, dan kontrakan serta pusat-pusat keramaian. Ia juga meminta daerah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan situasi dan kondisi ketertiban umum di lingkungan masyarakat. (DS/yi)