Mendagri Akan Kaji Ulang Perda Yang Bermasalah

INFONAWACITA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, seringkali pihak Kemendagri baru mengetahui Perda yang dinilai bermasalah saat ada polemik yang muncul ke permukaan.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul adanya razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang pada Jumat (10/06/16) terhadap puluhan warung makan, termasuk milik seorang ibu bernama Saeni (53) di Serang, Banten.

Tjahjo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan akan mengkaji ulang Perda tersebut. “Bagi daerah yang majemuk, yang warga masyarakatnya beragam, saya kira harus dipertimbangkan kalau buat aturan yang bisa menimbulkan masalah di daerah,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senin (13/06/16).

Namun, ia belum dapat memastikan berapa jumlah Perda sejenis yang perlu dikaji ulang. Berkaitan dengan insiden razia warung nasi tersebut, Tjahjo menyebutkan baru ada dua Perda. Selain Perda di Kabupaten Serang, ada pula Perda serupa di Jawa Timur.

Terkait insiden tersebut, Tjahjo mengaku dirinya tak masalah dengan aktivitas warung makan di bulan Ramadhan asal tetap menghormati orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.

“Kalau saya punya prinsip apa pun warung makan itu kan juga untuk kehidupan yang jual sehari-hari asal tadi ditutup tirai jangan mencolok,” terangnya. (Sumber Berita Kompas.com)