Masalah GKI Yasmin Bisa Pengaruhi Elektabilitas Bima Arya di Pilkada Bogor 2018

Bima Arya. (foto: TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti)

INFONAWACITA.COM – Permasalahan toleransi menjadi salah satu tantangan bagi Wali Kota Bogor Bima Arya yang berencana maju kembali sebagai wali kota di tahun 2018. Apalagi Bogor pernah ditetapkan sebagai kota paling intoleran pada tahun 2015 oleh Setara Institute.

Ditetapkannya Bogor sebagai kota paling intoleran tidak lain karena permasalahan-permasalahan penolakan pendirian rumah ibadah oleh kelompok-kelompok intoleran. Salah satunya masalah penolakan pendirian GKI Yasmin yang hingga kini masih belum terselesaikan.

Seperti diketahui sejak tahun 2012, GKI Yasmin ditutup pembangunannya karena dianggap tak memiliki izin mendirikan bangunan. Menuntut keadilan dalam Kebebasan Beragama dan Beribadah (KBB) para jemaat GKI Yasmin pun setia menjalankan ibadah Natal di depan Istana Merdeka selama 5 tahun berturut-turut.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menjelaskan jika GKI Yasmin bisa saja menjadi salah satu pembuktian Bima Arya terhadap kepeduliannya akan toleransi masyarakat Bogor. Apalagi, kata Bonar, hingga kini belum ada eksekusi dari Pemkot Bogor terkait solusi yang sudah dibicarakan bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait pembukaan kembali GKI Yasmin.

Bonar menjelaskan, setahun lalu seperti diketahui KSP, Pemkot Bogor dan GKI Yasmin sepakat jika izin GKI Yasmin akan kembali diberikan dengan syarat pembangunan masjid disamping gereja tersebut. Nantinya melalui dana APBD, Pemkot Bogor akan membangun masjid disamping GKI Yasmin.

Kata Bonar, meskipun ide tersebut dianggap Setara Institute bukan solusi ideal dalam mengatasi masalah intoleransi di masyarakat, namun pihak GKI Yasmin pun telah sepakat menerima usulan tersebut.

Belum Ada Tindak Lanjut

Meski demikian, hingga kini nyatanya belum ada tindak lanjut dari keputusan yang diambil sejak Desember 2016 lalu ini. Ia menilai jika Bima pasti sedang memperhitungkan efek elektoral jika ia bisa memberikan izin kepada GKI Yasmin. Apalagi kata Bonar, setelah Bima memilih mantan pejabat KPK sebagai wakilnya untuk Pilkada 2018 membuat kesan Bima sebagai pemimpin yang lebih moderat.

“Maka 2018 ini mungkin dia akan eksekusi masalah GKI Yasmin. Tapi apakah di Bogor ini, dia akan tetap berfikir ini akan membawa keuntungan elektoral atau tidak,” kata Bonar di Kantor Setara Institute pada Selasa (16/1/2018).

Saat ini, kata Bonar, masalah intoleransi di Indonesia memang justru salah satunya datang dari institusi atau lembaga negara. Dimana seharusnya institusi atau lembaga negara menjamin keadilan bagi seluruh masyarakatnya.

Apalagi kata Bonar, terkadang undang-undang otonomi daerah juga membuat pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan lebih di daerah untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang ada di masyarakat. (*/DS/yi)