Lebih Jauh tentang SNI ISO 37001, Ini Penjelasan Kepala BSN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menerima Kepala BSN Bambang Prasetya di Bina Graha, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018. (foto: KSP)

INFONAWACITA.COM – Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menyatakan, SNI ISO 37001 merupakan standar manajemen internasional yang membantu suatu organisasi untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, patuh, dan transparan. ISO ini setara dengan Quality Management System 9001 yang sudah banyak diadopsi oleh banyak perusahaan bisnis maupun pemerintahan.

Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Bina Graha, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Bambang mengatakan, Presiden Jokowi pada tahun 2017 mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu hal di dalamnya adalah SNI ISO 37001 yang secara identik mengadopsi ISO 37001: 2016 “Anti Bribery Management Systems”.

Salah satu penyebab lemahnya pencegahan korupsi di Indonesia adalah upaya yang cenderung hanya menyasar perilaku aparat pemerintahan pengambil kebijakan di level paling bawah.

Cegah penyuapan sektor swasta

Dengan hadirnya SNI ISO 37001 dan Peraturan Mahkamah Agung 13/2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, upaya pencegahan korupsi juga berupaya mencegah perilaku pelaku sektor swasta yang sering menawarkan suap kepada oknum pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan.

Bambang menjelaskan, “Bulan Desember 2016, BSN sudah meluncurkan SNI ISO 37001. Indonesia adalah salah satu negara terdepan yang mengadopsi sistem ini. Di Asia, Indonesia adalah negara yang mengadopsi setelah Singapura, lebih dahulu daripada Malaysia dan Tiongkok,” katanya.

Sejak diimplementasikan, sejak Januari 2018 sudah ada dua organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001.

“Dengan adanya rencana SKK Migas menerapkan SNI ISO 37001, gemanya tentu akan lebih besar karena SKK Migas dapat menjadi role model bagi penerapan sistem ini pada lingkup industri migas. Sistem ini juga akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan dapat menjadi instrumen untuk melindungi organisasinya dari gangguan suap-menyuap di lapangan,” kata Bambang.