Laode Syarif: Penyuap Hakim MK Diduga Jaringan Kartel Daging Impor di Indonesia

INFONAWACITA.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga Basuki Hariman (BHR) selaku penyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar merupakan jaringan kartel impor daging yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Laode, dugaan tersebut berdasarkan temuan Penyidik KPK berupa 28 cap stempel kementerian dan lembaga internasional terkait importasi daging saat menggeledah Kantor PT Sumber Laut Perkasa, Jumat (27/1) lalu.

“Iya, dia itu kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stampel di perusahaannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” kata Laode M Syarif di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (31/1). (baca: Kronologis OTT KPK Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar )

Menurut Laode, jaringan kartel impor daging Basuki Hariman merasa tersaingi dengan kehadiran Perum Bulog. Melalui peraturan pemerintah, kata Laode, Perum Bulog hadir untuk mengurai tata niaga agar terjadi persaingan. “Mereka termasuk Basuki ini, yang mau memonopoli sehingga dengan adanya impor dari Perum Bulog itu merasa tersaingi dan tidak bisa jual lebih mahal,” kata Laode.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, kata Laode, salah satunya mengatur tentang zonasi negara yang diperbolehkan melakukan impor daging ke Indonesia dan secara tidak langsung kewenangan itu dimiliki Perum Bulog. (baca: Cukupi Kebutuhan Daging, Pemerintah Impor 80 Ribu Sapi )

Menurut Laode, kepentingan Basuki Hariman mendukung uji materi (Judicial Review) UU Nomor 41 Tahun 2014 untuk menghilangkan aturan tentang zonasi dan monopoli Perum Bulog yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. “Makanya mereka meminta JR (Judicial Review) supaya jangan dibolehkan Bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100 persen,” kata Laode.

Laode mengatakan KPK sudah menyelidiki kasus kartel daging impor sejak terungkapnya kasus suap kuota impor daging yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaaq tahun 2013 lalu. Bahkan, kata Laode, Basuki Hariman menjadi salah seorang saksi yang diperiksa KPK saat itu.

Meski mengendus indikasi kartel daging impor dalam kasus suap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ini, namun Laode mengaku pihaknya masih fokus mengusut suap Basuki Hariman kepada Patrialis Akbar. (baca: Mau Bebas Kuota Impor Daging, Ini Syaratnya )

Namun, Laode mengaku dalam pengembangan kasus ini tidak menutup kemungkinan akan mengungkap kartel daging impor tersebut. “Kami belum fokus pengembangannya karena masih fokus yang ini,” kata Laode.

Uji Materi UU Nomor 14 Tahun 2014

Terkait Uji Materi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang terdaftar di MK No 129/PUU-XIII/2015, diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi.

Pemohon uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona ‘base’ di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati. (baca: Suap Terkait Impor Daging Beraroma Gratifikasi Seks )

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 itu, mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara ‘zone based”’, dimana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni ‘country based’ yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman. (AK/ANT)