KSP Sadari Propaganda Politik Bisa Jadi Ancaman Presiden Jokowi

Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo. (foto: jpp.go.id)

INFONAWACITA.COM – Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menjelaskan jika pemerintah sadar betul bahwa propaganda politik menjadi salah satu ancaman dari komunikasi politik Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat.

Apalagi kata Eko, di tengah kondisi sosial masyarakat saat ini, objektivitas tidak lagi menjadi faktor utama keterpilihan kembali seseorang dalam kontestasi politik.

“Masyarakat sekarang ini tidak menjadikan kebenaran objektif menjadi fakta kebenaran, tapi lebih pada emosional dan persepsi,” ujar Eko dalam diskusi survei bertajuk ‘Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Mengukur Elektabilitas Capres’yang diselenggarakan di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (3/12).

Propaganda Reklamasi

Misalnya saja Eko mencontohkan, Presiden Jokowi diserang habis-habisan soal reklamasi seolah-olah Presiden Jokowilah yang menggagas reklamasi.

“Soal reklamasi coba periksa semuanya, tahun berapa Pak Jokowi jadi Presiden, dan selama jadi Gubernur Pak Jokowi hanya tandatangani pedoman teknis supaya PU Tata Ruang bisa bekerja,” terang Eko.

“Jika mau di-framing ini bagian dari propaganda politik. Nah, hati-hati ini,” imbuh Eko.

Ditambah kata Eko, hingga saat ini masih ada masyarakat yang belum bisa move on dari Pilpres 2014.

Maka, kata Eko, hal-hal tersebut menjadi tantangan terberat pemerintahan saat ini. Dimana bukan saja pemerintah merasa perlu mewujudkan janji-janji kampanye, namun juga harus mampu menghadapi propaganda-propaganda politik yang dapat membuat masyarakat menyingkirkan hasil capaian pemerintah.

“Maka, kita tidak pernah berpuas diri melihat aspek kepuasan,” tegas Eko.

Sebelumnya hasil survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) sendiri menyebut jika sebanyak 52,1 persen masyarakat cukup puas dengan kinerja pemerintahan. Namun, masih ada 21 persen yang mengungkapkan jika kinerja pemerintahan saat ini masih dianggap buruk.

Survei tersebut diselenggarakan 6 hingga 20 November 2017 dengan total responden 1.300 responden yang diambil dari 34 provinsi. (DS/yi)