KSP Pastikan Jembatani RUKHP yang Dianggap Masih Kontroversial

KSP rapat bersama Aliansi Reformasi KUHP Nasional yang terdiri dari beberapa lembaga kemasyarakatan seperti ICW, LBH Jakarta dan YLBHI di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin (25/6/2018). (Foto: Humas KSP)

INFONAWACITA.COM – Kantor Staf Presiden (KSP) masih terus membuka kemungkinan untuk menjembatani Aliansi Reformasi KUHP Nasional dengen Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pasal-pasal RUKHP yang dianggap masih belum tepat serta menimbulkan kekhawatiran.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima perwakilan Aliansi Reformasi KUHP Nasional yang terdiri dari beberapa lembaga kemasyarakatan seperti ICW, LBH Jakarta dan YLBHI di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin (25/6/2018). “Kajian baru kami terima, kami akan pelajari lebih dahulu. Namun saya memahami bahwa hukum harus sezaman, yakni sesuai dengan perkembangan zaman,” tegas Moeldoko seperti termuat dalam keterangan resmi yang diterima Infonawacita.com pada Selasa (26/6/2018).

Moeldoko menambahkan, bila benar ada pasal-pasal RKUHP yang tidak sesuai jaman dan bertentangan dengan semangat melindungi rakyat, KSP akan menyampaikan ke Kementerian terkait. Meski demikia, Moeldoko juga menyampaikan, ada hasil kajian dari Aliansi Reformasi KUHP Nasional yang sekaligus juga bisa didiskusikan dan dikritisi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saatv menerima perwakilan Aliansi Reformasi KUHP Nasional. (Foto: KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saatv menerima perwakilan Aliansi Reformasi KUHP Nasional. (Foto: KSP)
Hal-hal yang Dianggap Kontroversial

Adapun beberapa hal RUKHP yang dikritisi oleh lembaga-lembaga tersebut antara lain, RKUHP dianggap dapat menghukum kelompok rentan dan miskin karena tidak memiliki bukti perkawinan.

Sebab, RKUHP memberikan ancaman pidana pada hubungan seks di luar pernikahan. Hal ini berpotensi terjadi kriminalisasi bagi kelompok miskin yang 55% tidak memiliki bukti perkawinan dan tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas pencatatan sipil.

Pengesahan RKUHP juga dinilai berpotensi menghambat program pendidikan 12 tahun. Sebabnya karena pernikahan semakin akan dirasakan sebagai pilihan rasional untuk menghindari ancaman penjara akibat perilaku seks di luar nikah.

Selain itu larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam RKUHP berpotensi menghambat program kesehatan dan akses terhadap layanan HIV. Kementerian Kesehatan sendiri mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan kampanye tersebut. Kelompok masyarakat inilah yang dinilai berpotensi untuk terjerat pidana.

Bahkan salah satu perwakilan dari lembaga-lembaga tersebut menyampaikan, jika kemudian Presiden Jokowi meloloskan RUKHP ini, maka ini akan menjadi RUKHP paling kontroversial sepanjang sejarah.

“Presiden Joko Widodo akan dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai Presiden pertama yang mengajukan Rancangan KUHP dengan banyak pasal yang kontroversial. Belum ada yang mengajukan RKUHP selain Jokowi.” kata Christian Dominggus dari LBH Masyarakat.

Apalagi, lanjut Dominggus, bila disahkan–dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi akan dihadapi berbagai pertanyaan kontroversial terkait KUHP.

“Berbeda dengan UU MD3 yang hanya ada 1-2 pasal yang kontroversial, RKUHP memiliki sangat banyak pasal yang kontroversial,” imbuhnya. (DS/zh)