KPK: Minat Pencegahan Korupsi pada Instansi Pemerintah Masih Rendah

Ilustrasi gedung KPK (foto: viva.co.id)

INFONAWACITA.COM – Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif tidak menyangkal jika saat ini masih banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten yang belum mau mengikuti e-planning dan e-budgeting.

Padahal, kata Laode, sistem itu salah satu cara efektif untuk mengukur rendahnya indeks tingkat korupsi di sebuah Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah provinsi dan Kabupaten.

Hal ini Laode ungkapkan dalam konferensi pers proyeksi kinerja KPK di tahun 2017 yang digelar di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (27/12).

“E-planing dan e-budgeting kita push di Kementerian dan Lembaga plus Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, sayang yang laksanakan masih sedikit jadi pekerjaan KPK masih berat,” ungkap Laode.

Meski demikian, kata Laode, KPK bersama Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Dalam Negeri tetap mendorong Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah bisa benar-benar menerapkan e-budgeting dan e-planning di dalam instansi mereka.

Setidaknya, menurut Laode, ada 4 tolak ukur pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di dalam sebuah instansi negara. Dimana jika hal tersebut bisa dilakukan di setiap instansi bersangkutan, maka KPK meyakini jika indeks korupsi dalam sebuah instansi tersebut pun rendah. Keempat hal tersebut yakni perizinan, pengadaan barang dan jasa, e-planning dan e-budgeting serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Jadi jika kita lihat Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah yang sudah terapkan perizinan satu pintu kita anggap sudah baik. Kalau perizinan sudah pakai transfer tidak lagi cash itu maka point plus lagi, dan jika pengadaan barang jasa melalui e-prov juga berarti itu sudah baik. Maka hal tersebut akan kita push terus,” ujar Laode.

2017 Dampingi 12 Provinsi

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo sendiri menjelaskan jika pada 2017 ini, KPK sudah mendampingi 12 provinsi yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan korupsi.

“Sehingga, total KPK telah mendampingi 22 provinsi termasuk di dalamnya 380 kabupaten/kota,” kata Agus.

Program pendampingan tersebut, kata Agus, antara lain perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan APIP, implementasi tambahan penghasilan pegawai, dan implementasi e-samsat. (DS/yi)