KPK: Kesadaran Pelaporan Harta Kekayaan Legislatif Daerah yang Terendah

Basaria Panjaitan. (foto: Bismo Agung/Beritagar.id)

INFONAWACITA.COM – Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan tidak memungkiri jika kesadaran pejabat akan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih rendah. Terendah, kata Basaria, ada pada lembaga legislatif daerah yang jumlahnya hanya mencapai 28 persen dari total wajib LHKPN.

Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers bertajuk proyeksi KPK di tahun 2017 yang diselenggarakan di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (27/12).

“Di tahun 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%,” kata Basaria.

Tahun ini sendiri kata Basaria, KPK telah menerima sebanyak 245.815 LHKPN. Jumlah tersebut terdiri dari 78,69 persen dari 252.446 wajib lapor di tingkat eksekutif, 30,96 persen dari 14.144 wajib lapor di tingkat legislatif, 94.67 persen dari 19.721 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82.49 persen dari 29.250 wajib lapor BUMN/BUMD,” kata Basaria.

Dibuat Sistem Online

Melihat rendahnya kesadaran kewajiban LHKPN, akhirnya kata Basaria KPK membuat sistem online yang dinamakan e LHKPN. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/ yang akan mulai diresmikan per 1 Januari 2018 nanti.

“Seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya,” imbaunya.

Melalui sistem yang mudah ini, kata Basaria, tidak ada alasan lagi bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya pada negara.

“Jadi para penyelenggara negara bisa buat dari rumah. Jika harta terlalu banyak dan tidak bisa diselesaikan hari itu juga maka bisa disambung besoknya,” kata Basaria.

Selain itu sistem ini juga menjadikan pelaporan LHKPN menjadi lebih dinamis dan fleksibel. Karena dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan.

“Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn,” imbuhnya.

KPK berharap dengan adanya inovasi ini maka kewajiban LHKPN dapat mencapai 100 persen di tahun 2018 nanti.

“Januari ini sudah online mudah-mudahan nanti bisa 100 persen,” harapnya. (DS/yi)