KPK Dalami Pengetahuan Boediono Soal KKSK Kasus BLBI

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: antara).

INFONAWACITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono soal Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi sehubungan dengan kapasitas yang bersangkutan saat itu sebagai Menteri Keuangan yang sesuai dengan Kepres Nomor 177 Tahun 1999 tentang KKSK adalah sebagai anggota KKSK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (28/12).

KPK pada hari Kamis memeriksa Wapres RI periode 2009 s.d. 2014 Boediono sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK pun menyatakan pemeriksaan terhadap Boediono dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai menteri keuangan 2001 s.d. 2004 atau pada masa kepemimpinan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Seusai menjalani pemeriksaan, Boediono enggan berkomentar banyak.

“Saya dimintai keterangan mengenai beberapa hal yang terkait dengan masa jabatan saya sebagai menteri keuangan,” kata Boediono yang diperiksa sekitar 6 jam itu.

Namun, selanjutnya Boediono tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi pemeriksaannya kali ini dan menyerahkannya kepada KPK.

“Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak,” ucap Boediono.

Sebelumnya, KPK baru saja menahan Syafruddin Arsyad Temenggung pada hari Kamis (21/12) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan.

Pemberian SKL Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada bulan April 2017.

Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait dengan pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait dengan penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun.

KPK telah menerima hasil audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait dengan perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Dari laporan tersebut, nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dari hasil audit investigatif BPK itu, disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri atas Rp1,1 triliun yang dinilai “suistanable” dan ditagihkan kepada petani tambak. Sebesar Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

Perhitungan BPK

Sebelumnya, berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

Dengan demikian, dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya sebesar Rp4,58 triliun.

Syafruddin pun sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada tanggal 2 Agustus 2017. (ANT/HG)