Kontroversi Ketuk Palu UU MD3, Berikut 5 Sebab Pemantik Reaksi

Rapat Paripurna DPR RI. (Foto: balipost.com)

INFONAWACITA.COM – DPR RI telah mengetuk palu pengesahan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam rapat paripurna, Senin (12/2/2018). Keputusan itu mendapat reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.

Sebabnya, sejumlah pasal dalam susunan UU MD3 yang baru tergolong kontrovesial. Bukan hanya itu saja, berpotensi tabrakan dengan aturan perundangan lainnya.

Menelisik hal itu, Infonawacita coba ungkap 5 kontroversi itu. Serta dampaknya. Berikut penjelasannya.

1. Imunitas Anggota DPR

Pada pasal 245 disebutkan. “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Dampak dari pasal ini adalah adanya potensi untuk mempersulit upaya penegakan hukum. Jika anggota DPR terindikasi melakukan tindak pidana. Seperti korupsi maupun pidana lain.

Gedung Nusantara I di Kompleks DPr – MPR RI. (Foto: kumparan.com)
2. Kewenangan DPR Memanggil Paksa

Pada pasal 73 ayat 4 berbunyi. “Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dampak dari pasal ini adalah adanya potensi yang membuat DPR sebagai lembaga hukum yang berhak memanggil paksa pihak-pihak yang dinilai wakil rakyat tidak kooperatif. Padahal sebagai lembaga politik, pemanggilan tersebut rawan diwarnai kepentingan-kepentingan politik individu, parpol, maupun institusi DPR itu sendiri.

3. Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Pada pasal 122 huruf K berisi. “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Dampak atas pasal ini adalah potensi membungkam kritik publik terhadap kualitas kinerja wakil mereka di parlemen.

Gedung MPR RI di Kompleks DPR – MPR, Senayan. (Foto: kumparan.com)
4. Pimpinan MPR dan DPR Jadi Genap

Pada pasal 15 berbunyi. “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR”.

Serta adanya juga penambahan pimpinan DPR menjadi 6 orang.

Pada pasal 84 berisi. “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”.

Dampaknya dari pasal-pasal itu adalah potensi membuat keputusan pimpinan MPR dan DPR berakhir deadlock karena tidak bisa mengambil putusan sebab jumlahnya yang genap.

5. DPD

Bukan hanya MPR dan DPR saja. Kursi pimpinan DPD juga ditambah menjadi 4 orang.

Pasal 260 berbunyi. “Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD”.

Dampaknya tentu saja berpotensi menjadikan keputusan pimpinan DPD berakhir deadlock karena tidak bisa mengambil putusan sebab jumlahnya yang genap.

Selain itu juga disebutkan bahwa DPD berwenang mengevaluasi Perda.

Draf tersebut tertuang dalam Pasal 249 ayat 1 huruf J yang berisi.”DPD mempunyai kewenangan dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.

Dampaknya dari hal ini, seperti dikutip dari sindonews.com adalah potensi memunculkan kerancuan tugas dengan eksekutif.

Gedung DPD RI di Kompleks DPR – MPR, Senayan. (Foto: detik.com)