Komitemen Kemenhub, Berikan Landasan Hukum Bagi Angkutan Berbasis Daring

(Foto : dephub.go.id)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah mendukung kegiatan angkutan berbasis daring (angkutan online) yang diwujudkan dengan memberikan landasan hukum melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 tahun 2018.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Launching Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) di Jakarta pada Senin, (7/1/2019).

”Inovasi angkutan online ini adalah suatu keniscayaan, oleh karenanya pemerintah wajib untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan daring ini karena memberikan kemanfaatan yang luar biasa pada masyarakat,” ujar Budi.

Menurut Menhub, angkutan online dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Ini (angkutan online) tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi memberikan bagian dari penghidupan masyarakat. Selain itu omset UKM pun naik drastis sekitar 30-40 persen dengan adanya daring,” jelasnya seperti yang dilansir dari Dephub.go.id.

 

Lebih lanjut, Budi menjelaskan Kemenhub tetap mengusung konsep angkutan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sehingga masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat.

“Nantinya juga akan melaksanakan proses perizinan angkutan daring (online) secara online yang diharapkan dapat mempermudah dan menguntungkan pengusaha dalam melakukan pengurusan perizinan angkutan yang berada di kewenangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya

Selain itu, PM 118 Tahun 2018 ini juga mengatur terkait tarif serta suspend terhadap pengemudi.

”Contoh terkait tarif, tarif harus seimbang. Satu sisi pengemudi harus mendapatkan tarif yang baik tetapi jangan mahal. Suspend terhadap pengemudi itu harus dilakukan kalau ada pengemudi nakal tetapi harus melalui peringatan serta pemberitahuan. Tidak seenaknya main suspend,” tandas Menhub.