Kominfo Sebarkan Informasi Kebijakan Pemerintah ke Daerah 3T Lewat PIP

(Foto: kominfo.go.id)

INFONAWACITA.COM – Sejak tahun 2017, Kementerian Kominfo mengembangkan pendekatan komunikasi langsung untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Melalui Program Penyuluh Informasi Publik (PIP), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyasar warga yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) sebagai bagian dari pelaksanaan Government Public Relations.

“PIP, sebagai ujung tombak untuk terjun langsung bertemu, menyapa dan berdialog dengan warga serta menyampaikan informasi seputar kebijakan pemerintah agar bisa menimbulkan respons positif,” jelas Direktur Tata Kelola Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Selamata Sembiring dalam BImbingan Teknis Penyuluh Informasi Publik (PIP) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/5/19).

Menurut Direktur Selamata Sembiring, meskipun saat ini berada di era diseminasi berbasis internet, namun masih ada saluran komunikasi yang efektif melalui diseminasi secara langsung tatap muka.

“PIP merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia. Khususnya di wilayah pedesaan dan 3T, komunikasi langsung atau tatap muka lebih bernilai karena memberikan sentuhan yang lebih nyata (high touch). Baik dari sisi untuk mendapatkan perhatian, menarik perhatian, menggalang minat, serta melakukan tindakan,” ungkapnya.

Kolaborasi dengan Kemenag

Program PIP sudah berlangsung sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaan program itu, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk melibatkan petugas penyuluh agama ikut menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah. Tahun 2019, Program PIP akan merekrut 201 penyuluh agama menjadi PIP yang akan bertugas di 22 provinsi dan 325 kecamatan. “Hal itu selaras dengan target dari Bappenas yakni penugasan PIP di 500 kecamatan,” tambah Selamata Sembiring.

Menurut Selamata Sembiring, PIP memiliki tiga tugas, pertama mendiseminasikan informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media. Kedua menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui opini publik yang berkembang.

“Dan ketiga menyampaikan laporan kegiatan dengan menggunakan aplikasi pelaporan e-PIPm” jelasnya seperti dilansir dari kominfo.go.id.