Keuntungan Presiden Jokowi Dikelilingi Para Purnawirawan Jenderal

INFONAWACITA.COM – Masuknya Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan diyakini bukan tanpa maksud tertentu. Pengamat politik Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Siti Zuhro meyakini jika ada maksud tertentu dari Presiden Jokowi memilih Moeldoko.

Apalagi selain Moeldoko, Presiden Jokowi juga melantik purnawirawan jenderal lainnya Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Menurut Siti, dilantiknya dua purnawirawan jenderal tersebut bisa menjadi modal besar Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019. Mereka, kata Siti, dapat meningkatkan daya tawar politik Presiden Jokowi untuk bisa menyukseskan Pilpres 2019.

“Untuk memperkokoh dan memperkuat posisinya sebagai incumbent yang akan mencalonkan kembali, dia ingin menunjukan bahwa ia tak hanya didukung oleh masyarakat sipil tapi juga TNI,” kata Siti seperti dikutip dari CNNIndonesia.com pada Rabu (17/1/2018).

Pengangkatan purnawirawan jenderal ini juga, kata Siti, bisa menjadi sinyal dari Presiden Jokowi untuk merespons kekuatan oposisi Gerindra, PKS, dan PAN.

“Tentunya karena ketua umumnya Gerindra yang mantan jenderal itu, dalam kemunculan calon-calon di Pilkada juga mereka banyak mengusung para Jenderal TNI. Belum lagi di struktur partainya banyak jenderal juga, hal itu juga harus ditimpali Jokowi dengan hal yang sama,” ujarnya.

Masuknya nama Moeldoko dan Agum Gumelar ke dalam lingkaran Presiden Jokowi memang menambah nama-nama mantan jenderal yang ada di dalam lingkaran Presiden.

Diketahui telah ada beberapa pensiunan jenderal TNI di lingkaran kekuasaan Jokowi. Mereka di antaranya adalah Jendral (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Disiapkan Lawan Oposisi

Menurut Siti, para jenderal itu disiapkan Jokowi sebagai lawan tanding yang setara bagi koalisi Prabowo. Mereka dianggap sebagai sarana untuk melawan dan mengacak-acak kekuatan koalisi Prabowo di 2019.

“Jadi posisi Jokowi sebagai calon incumbent itu harus menghadirkan lawan tanding yang setara untuk political bargaining yang memberikan efek politik mengacak-acak (koalisi Gerindra, PKS dan PAN), hingga tak gentar lagi sebagai incumbent untuk maju lagi,” ujarnya. (*/DS/yi)