Ketua Yayasan KUS Adnin Armas Tersangka TPPU

foto: istimewa

INFONAWACITA.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri akhirnya menetapkan Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua (KUS) Adnin Armas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan penetapan tersangka tersebut setelah sebelumnya menelusuri rekening milik Yayasan KUS yang digunakan menggalang dana dari umat Islam untuk aksi unjuk rasa 212.

“Saudara Adnin tersangka diduga melanggar Undang Undang Yayasan,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (22/2).

Menurut Tito, UU Yayasan menyebutkan dana yang dikelola oleh suatu yayasan tidak boleh dialirkan atau digunakan oleh pengurus yayasan. Dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan sosial sesuai tujuan yayasan tersebut.

“Dana yayasan tidak boleh digunakan oleh pengurus yayasan dan penggunaan dana pun harus sesuai dengan tujuan awal pembentukan yayasan itu,” kata Tito.

Kasus dugaan TPPU di Yayasan KUS, bermula dari tindak pidana pencairan dana dari rekening Yayasan KUS yang dilakukan oknum pengawai bank swasta, Islahuddin Akbar (IA).

Dari penyelidikan diketahui pencairan dana Yayasan KUS itu atas perintah Ketua Yayasan KUS Adnin Armas. “Islahuddin Akbar (IA) sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka yang turut membantu mencairkan dana ke pengurus Yayasan KUS,” kata Tito.

Terkait kasus ini, penyidik Bareskrim telah memeriksa empat orang sebagai saksi yakni Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua Adnin Armas, Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin dan seorang staf Bank berinisial IA.

Usai menjalani pemeriksaan, Bachtiar Nasir mengaku mengelola dana sebesar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua. Dana sumbangan umat muslim tersebut sebagian digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212.

Dana tersebut, kata Bachtiar juga digunakan untuk membantu para korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir bandang di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan dana yang terkumpul di rekening yayasan. Kami hanya meminjam rekening yayasan tersebut agar arus dana umat dapat dipantau dengan baik,” kata Bachtiar. (AK)