Keren Nih! Pemerintah Latih Ratusan Warga Binaan Lapas Jadi Tenaga Terampil Konstruksi

Sejumlah warga binaan lapas yang dilatih sebagai pekerja terampil konstruksi. (Kementerian PUPR)

INFONAWACITA.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah pekerja konstruksi yang berkompeten dan bersertifikat. Program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Keduanya menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Bidang Jasa Konstruksi Tahap I.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 10 Lapas yang dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, di Makassar, Senin (27/8/2018).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Nota tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2018 di Lapas Batu Nusa Kambangan.

Pelaksanaan pelatihan di ikuti oleh 910 warga binaan yang ada di Lapas Medan, Palembang, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Banjar Baru, Makassar, Ambon, Karangasem dan Kupang. Warga binaan yang bisa mengikuti pelatihan ini adalah adalah mereka yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya.

Materi Pelatihan
Ilustrasi proyek infrastruktur. (Kementerian PUPR)

Para peserta akan dilatih dan diuji sebagai tukang, meliputi tukang bangunan umum – kelas 3 dengan kategori mempunyai kemampuan melaksanakan K3, menyiapkan material dan peralatan kerja, dan melaksanakan pekerjaan yang dapat menjadi modal awal untuk menjadi pekerja konstruksi. Pada tahap I ini, akan dihasilkan pekerja konstruksi dengan klasifikasi sebagai tukang batu/beton, kayu, besi dan las.

“Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja. Kerja sama dengan Kemenkumham ini bertujuan membekali warga binaan yang juga warga negara Indonesia. Dengan keterampilan di bidang jasa konstruksi sehingga bisa berguna setelah bebas nanti dan mendapat remunerasi yang layak,” kata Menteri Basuki.

Program ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setelah prioritas pembangunan infrastruktur, kini prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: