Kemlu-Kementan Fokus Meningkatkan Kesejahteraan Petani Skala Kecil

(Foto : kemlu.go.id)

INFONAWACITA – Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan kalangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kecil mengingat para petani tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pada acara “Lokakarya Nasional Tiga Pilar Peningkatan Kesejahteraan Petani: Reformasi Pertanian, Intensifikasi Produksi, dan Peningkatan Akses Pasar” di Kementerian Pertanian, Jakarta (12/11/18) seperti dilansir dari kemlu.go.id.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan jutaan petani kecil dalam diplomasi di forum-forum internasional.

Lebih lanjut Wamenlu menyampaikan bahwa sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri membantu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan petani kecil di forum-forum internasional, seperti FAO. Upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain adalah mendorong kerja sama capacity building, dan optimalisasi diplomasi untuk meningkatkan akses pasar produk-produk pertanian Indonesia di luar negeri antara lain melalui forum free trade agreement (FTA), preferential trade agreement (PTA), dan comprehensive economic partnership agreement (CEPA).

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kinerja 4 tahun sektor pertanian Indonesia. Terkait dengan modernisasi dan mekanisasi sistem pertanian, Mentan juga menyoroti upaya-upaya tersebut melalui inovasi. Tujuan dari modernisasi ini adalah menekan biaya produksi dan mempercepat produksi sehingga hasil pertanian dapat ditingkatkan.

Rekomendasi Kebijakan

Lokakarya bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani skala kecil melalui pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan tiga pilar, yaitu reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar. Lokakarya tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kalangan pemerintah, akademisi, perbankan, pelaku usaha, dan petani, termasuk organisasi internasional di bidang pangan dan pertanian yang memiliki kantor perwakilan di Jakarta, yaitu Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Lokakarya menghadirkan narasumber dari kantor perwakilan FAO, WFP dan IFAD di Jakarta, perwakilan petani, pelaku usaha dan lembaga Pemerintah yaitu Kemtan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).