Kemendagri Perintahkan Daerah Gerak Cepat Layani Penghayat Kepercayaan

Ilustrasi KTP Elektronik. (Foto: dprd.surabaya.go.id)

INFONAWACITA.COM – Kementerian Dalam Negeri memerintahkan daerah untuk melayani masyarakat yang mengajukan perubahan pada kolom agama menjadi Penghayat Kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) ataupun KTP-el mereka.

Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusl Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017. Isinya tentang pencantuman Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME) pada kolom Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el.

Seperti termuat dalam rilis resmi yang diterima Kamis (12/7/2018) Kemendagri kini telah bergerak cepat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Selanjutnya, Kemendagri melakukan penyesuaian secara teknis dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar lebih mudah diaplikasikan oleh para petugas pelayanan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Perintah percepatan pengurusan pergantian kolom penghayat kepercayaan ini juga telah tertuang dalam Surat Edaran pertanggal 25 Juni 2018 lalu. Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh ini di antaranya memerintahkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk segera menerbitkan KK bagi Penghayat Kepercayaan.

Dinas Dukcapil kabupaten/kota juga diperintahkan untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan Putusan MK, serta melakukan pendataan Penghayat Kepercayaan.

Untuk efektif pelaksanaan Surat Edaran ini, Kemendagri juga memerintahkan unit kerja atau Dinas Dukcapi. Mereka diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota di wilayahnya.

Syarat untuk Mengubah Kolom Agama

Adapun syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan KK Penghayat Kepercayaan antara lain datanya sudah masuk dalam database kependudukan, melalui surat permohonan pencetakan KK dan KTP-el.

Sementara perubahan data, dari agama menjadi penghayat kepercayaan, masyarakat perlu surat pernyataan perubahan agama menjadi penghayat kepercayaan serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, masyarakat yang akan mengubah data dari Penghayat Kepercayaan menjadi agama, penduduk terlebih dahulu melampirkan surat pernyataan perubahan Penghayat Kepercayaan menjadi agama. (DS/yi)