Kemendagri: Pejabat yang Jadi Tim Kampanye Wajib Cuti

Ilustrasi dan Grafis Pilpres 2019. (Foto: Sekretariat Kabinet)
Ilustrasi dan Grafis Pilpres 2019. (Foto: Sekretariat Kabinet)

INFONAWACITA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pejabat yang menjadi anggota Tim Kampanye atau Tim Pelaksana Kampanye pasangan Capres atau Cawapres, mesti wajib cuti di luar tanggungan negara.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pada pasal 62 dinyatakan bahwa menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

“Cuti di luar tanggungan negara bagi menteri diberikan oleh Presiden. Sementara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar seperti termuat dalam keterangan resmi Minggu (12/8/2018).

Cuti diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Cuti tidak berlaku bagi menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari libur.

“Surat cuti ini selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan Kampanye,” terang Bahtiar.

Sedangkan soal permintaan izin capres-cawapres serta cuti kampanye pemilu, tata cara pengunduran diri calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Capres dan Cawapres diatur pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

“Dalam Pasal 18 ayat (1) PP 32 disebutkan bahwa pejabat negara yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres harus mundur dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota,” kata Bahtiar. (DS/zh)