Kemendagri Optimistis Seluruh Warga Miliki e-KTP Sebelum Pilpres 2019

Petugas membantu warga merekam identitas dengan alat pemindai mata (eye scanner) saat membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/7). foto: Antara

INFONAWACITA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis sebelum Pilpres 2019 seluruh warga akan memiliki e-KTP.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri,  Gede Suratha. Dia menyatakan, pihaknya merasa telah mengatasi semua permasalahan yang dulu pernah menghambat pembuatan e-KTP.

“Setidaknya terdapat tiga masalah yang pernah menghambat perekaman hingga pencetakan KTP-e, tapi semua masalah tersebut kini sudah beres berkat usaha yang dilakukan untuk mencarikan solusi, jadi tidak ada yang perlu dicemaskan lagi oleh warga,” ujar Gede Suratha di Samarinda, Sabtu (23/12), seperti dilansir dari Antara.

Menurut Gede, tiga masalah yang pernah menghambat pembuatan e-KTP itu adalah ketersediaan blangko, lisensi, dan perawatan sistem. Saat ini sudah tersedia 20 juta blangko melalui pengadaan pada 2017, kemudian ada tambahan 16 juta pada 2018.

“Jumlah blangko yang disiapkan dengan total mencapai 26 juta blangko ini kami yakin mampu mencukupi kebutuhan e-KTP hingga 2018, bahkan jumlah ini lebih dari cukup,” tuturnya.

Kendala kedua terkait lisensi. Tanpa lisensi, meskipun dilakukan perekaman tapi tidak bisa dicetak. Kata Gede, masalah tersebut sudah beres karena ada 10.650.000 lisensi di tahun 2018, kemudian akan mengadakan lagi sebanyak 6 juta lisensi pada 2018. Jumlah itu dipastikan melayani kebutuhan masyarakat yang wajib memiliki e-KTP.

“Masalah ketiga adalah perawatan sistem, namanya adalah technical support. Ibarat mobil, sistem ini berfungsi sebagai perawatan rutin setiap jalan 4 ribu km, 8 ribu km, dan seterusnya. Selama ini perawatan semacam itu tidak dilakukan,” tuturnya.

Ia mengatakan, kekurangan pencetakan e-KTP secara nasional saat ini sebanyak 6,5 juta penduduk. Sementara blangko dan lisensi yang disiapkan jumlahnya jauh melebihi kebutuhan sehingga dalam waktu tidak lama kekurangan tersebut dapat diatasi.(AR/ANT)