Kemendagri Bantah Kabar yang Sebut Seluruh Warga di Enam Desa Halamahera Utara Tidak Nyoblos

Gedung Kemendagri. (Foto: Istimewa)
Gedung Kemendagri. (Foto: Istimewa)

INFONAWACITA.COM – Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang juga Sekretaris Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik membantah kabar miring. Disebutkan oleh kabar miring itu bahwa ada warga di enam desa di Halmahera Utara yang diisukan belum mencoblos. Ia menegaskan, sebagian besar justru sudah mencoblos.

“Pemantauan kita di Maluku Utara terutama yang terkait kasus Halmahera Utara, pada tanggal 26 Juni 2018 atau H-1 telah dilakukan rapat kordinasi. Difasilitasi oleh Kapolda yang dihadiri Danrem KPUD, Bawaslu Maluku Utara, tim kampanye masing-masing calon, perwakilan dari enam desa di Halmahera Utara,” kata Akmal, di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Dalam pertemuan itu, Akmal melanjutkan, telah ada beberapa hal yang disepakati. Pertama, telah ada upaya menjamin terlaksananya penggunaan hak pilih msyarakat pada 27 Juni 2018 di 6 desa pada Pilgub Maluku Utara 2018. Disepakati juga, hasil pemungutan dan penghitungan suara 6 desa, setelah diterima PPS, akan langsung disampaikan ke KPU Provinsi Maluku Utara.

“Tapi pada hari H pelaksanaan pemilihan di 6 desa dimaksud, ternyata tidak berjalan sebagaimana kesepakatan yang ada. Sebabnya karena masyarakat yang pro Kabupaten Halmahera Barat,” kata Akmal.

Penjelasan Akmal tersebut sekaligus menjawab informasi yang terlanjur berseliweran dan menyatakan bahwa ribuan warga di 6 desa di Halmahera Utara belum memilih. Disebutkan oleh kabar itu juga karena para warga itu tak mau dimasukkan ke dalam Kabupaten Halmahera Utara. Menurut Akmal, pemungutan suara di enam desa, memang jadi pantauan tim monitoring Pilkada Kemendagri.

Mereka, Akmal menambahkan, tetap menolak menggunakan hak pilihnya sepanjang masih dilayani KPU Kabupaten Halmahera Utara. Jumlah total pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari enam desa itu sebanyak 5107 pemilih. Saat hari H pemungutan suara, sebagian dari pemilih di enam desa, menunaikan hak pilihnya. Jadi tidak benar, jika semua menolak mencoblos.

“Yang menggunakan hak pilih di enam desa dari total jumlah pemilih yang tercatat di DPT sebanyak 2367 orang. Yang tidak milih sebanyak 2740 pemilih,” tambah Akmal, seperti dilansir dari kemendagri.go.id.

Jadi, pungkasnya, informasi bahwa seluruh masyarakat di 6 desa tidak menggunakan hak pilihnya kurang tepat. Sebab, faktanya, masih ada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Pada prinsipnya, seluruh tahapan pengumuman, penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2018 dan PKPU Nomor 9 tahun 2018.