Kemenag dan Rektor PTKIN Bahas Fenomena Radikalisme dan Intoleransi

Kemenag dan Rektor PTKIN bahas radikalisme dan intoleransi (foto: Kemenag)

INFONAWACITA.COM – Kementerian Agama (Kemenag) dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) mengumpulkan seluruh rektor PTKIN untuk membahas fenomena radikalisme dan intoleransi.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Syam meminta para pimpinan PTKIN untuk ambil bagian secara lebih progressif dalam mengatasi problem keberagaman terlebih dalam menghadapi fenomena radikalisme dan intoleransi.

“Islam yang rahmatan lil alamin, terbuka, damai, dan toleran harus dihadirkan kembali jangan dikalahkan dengan yang intoleran,” ujarnya seperti yang diinformasikan dalam kemenag.go.id Rabu, (27/12).

Ia kemudian mengharapkan civitas akademika PTKIN memiliki awareness terhadap munculnya gerakan-gerakan yang bisa mengancam harmonisasi kebangsaan.

“Kita tidak lagi bermain wacana, tetapi harus ada aksi dan gerakan kontra atas gerakan-gerakan radikalisme,” ujar Nur Syam.

Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam gerakan deradikalisasi atau deekstrimisme ini, menurut Nur Syam adalah dengan membangun struktur yang masif untuk melakukan pemetaan, pengkajian, simulasi-simulasi, dan penanggulangan radikalisme.

Nur Syam berharap mahasiswa dan dosen dapat menjadi agen deteksi dini adanya kelompok radikal.

“Jangan sampai kita kalah dengan medsos dalam merespon gerakan radikal,” katanya.

Hal lain, menurut Nur Syam, membangun jejaring dengan lembaga-lembaga yang otoritatif pada penanganan radikalisme, seperti BIN, BNPT dan PPATK.

Civitas Akademika PTKIN juga dituntut dapat terlibat aktif dalam cyber war, untuk melawan media sosial yang anti pada NKRI dan Pancasila.

Solusi Untuk Radikalisme dan Intoleransi

Sejalan dengan hal itu, Dirjen Pendidikan Islam, Kamarudin Amin meminta para Rektor PTKIN dapat memberikan dan merumuskan solusi baik jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap sejumlah isu kontemporer di Indonesia, utamanya terkait fenomena intoleransi dan radikalisme.

“Nilai-nilai moderasi di kalangan PTKI mungkin sudah bagus dan sudah dijalankan, tetapi kita belum melakukan kapitalisasi terhadap Islam moderat secara fokus dan terstruktur,” ujarnya.

Ia kemudian berharap, dosen dan mahasiswa PTKI keluar ke masyarakat untuk mengkapitalisasi nilai-nilai moderasi yang selama ini sudah dilakukan.

Salah satu contohnya adalah dengan memberikan counter wacana terhadap buku-buku agama yang cenderung radikal.

Dosen dan mahasiswa, lanjut Kamaruddin, harus tampil paling depan dalam menyuarakan moderasi dan counter terhadap ancaman kebhinekaan bangsa.

“Kementerian Agama termasuk PTKIN bisa menjadi lembaga yang paling otoritatif dalam melawan gerakan radikalisme,” tandasnya. (RA/HG)