Kejaksaan RI dan Pegadaian Teken MoU, Mulai dari Pemulihan Aset hingga Bantuan Hukum

(Foto : Istimewa)

INFONAWACITA – Kejaksaan Republik Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) meneken nota kesepahaman (MoU) terkait koordinasi, pemulihan aset, pengawalan hingga bantuan hukum.

Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso, Rabu (7/11/2018).

“Melalui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini pun hendaknya kita maknai menjadi sebuah komitmen, kesungguhan tekad dan semangat bersama agar lebih efektif dalam bertindak, berkoordinasi dan berkolaborasi ketika menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan yang berpotensi mengganggu dan menggagalkan tujuan, tanggung jawab tugas dan fungsi kita, yang tidak jarang dirasakan demikian rumit, pelik dan kompleks” ujar Prasetyo dalam sambutannya di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.

Isi Nota Kesepahaman

Menurut Prasetyo, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Kejaksaan RI dan PT Pegadaian (Persero) sebagai upaya membangun hubungan koordinasi dan kerjasama sinergitas guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

“Karenanya, perlu dipahami kembali lebih dalam bahwa sinergitas dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dan bersama kita tersebut dikemas dalam ruang lingkup meliputi Koordinasi dan Optimalisasi Pemulihan Aset; Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan; Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN); Pertukaran Data/Informasi Terkait Penegakan Hukum; Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan Pelayanan Jasa Pegadaian” kata Prasetyo.

Perjanjian Kerja Sama sebagai Optimalisasi Pelaksanaan

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan untuk lebih mengoptimalkan penjabaran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman, maka sebagai tindak lanjut telah dirangkai dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah dalam berbagai jenis kegiatan sesuai kepentingan dan keperluan.

Adapun Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Direktur SDM dan Hukum Pegadaian tentang pengamanan pembangunan strategis di PT Pegadaian (Persero); Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan Direktur SDM dan Hukum Pegadaian tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung optimalisasi penanganan perkara tindak pidana umum; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Direktur SDM dan Hukum Pegadaian tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara; dan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI dengan Direktur SDM dan Hukum Pegadaian tentang optimalisasi kegiatan pemulihan aset.

Prasetyo pun berharap kerja sama tersebut dapat mengatasi berbagai masalah yang berpotensi menghambat kerja masing-masing instansi.