Kecuali 3 Hal Ini Polisi Tak Bisa Pakai Data Tax Amnesty

Foto : antaranews.com

INFONAWACITA – Data program tax amnesty tidak bisa diotak-atik oleh penegak hukum termasuk Polri. Polisi baru bisa menggunakan data itu jika kasus tersebut menyangkut human trafficking, narkoba, dan terorisme.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan begitu, memberikan kesempatan wajib pajak mendeklarasikan atau melapor harta dan aset yang selama ini tidak dilaporkan.

“Pak Kapolri sudah mengatakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, terorisme, dan human trafficking sesuatu yang dikecualikan. Tentang avoidance atau penghindaran pajak itu akan masuk di dalam tax amnesty ini,” kata Sri Mulyani di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Menurut Sri Mulyani banyak wajib pajak yang menanyakan kebijakan tersebut. Dia menyebut diperlukan pemahaman ‘hafal di luar kepala’ dari setiap jajaran baik itu di kementerian bidang keuangan hingga kepolisian.

Menurutnya, wajib pajak yang akan membawa dananya kembali membutuhkan kepercayaan pemerintah. Termasuk kepercayaan untuk mengikuti tax amnesty ataupun menginvestasikan dana di dalam negeri. “Kemampuan kami membangun kepercayaan penting, bukan hanya bagi penerimaan, tetapi kepercayaan bagi investor dan wajib pajak,” kata Sri Mulyani.

Penegasan serupa juga disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menurutnya sepanjang tidak terkait 3 kasus tersebut, data tax amnesty tak akan diotak-atik. Dia menambahkan data tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dipakai untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk tindak pidana pajak.

Menurut Tito jika menyangkut ketiga perkara itu polisi mengusut berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh sendiri tanpa memakai data-data tax amnesty. “Tapi kalau ada tindak pidana lain di luar pajak silakan, tapi datanya bukan dari tax amnesty,” kata Tito.

Sri Mulyani mengunjungi Mabes Polri dalam rangka sosialisasi dan kerja sama terkait program tax amnesty. Kerja sama juga dilakukan Kemenkeu dengan instansi lain seperti PPATK dan dan Kejaksaan Agung.

Program tax amnesty resmi dan berlaku sebagai legalitas sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Menurut pemerintah, program ini ditargetkan untuk menimbulkan efek makro bagi kemakmuran Indonesia. (TN)