Kawal JKN, Kemenkes, BPJS dan KPK Lakukan Upaya Pencegahan Fraud

Kemenkes, KPK, BPJS Kesehatan tentang Pencegahan Fraud JKN (Foto: Sehatnegeriku.kemkes.go.id)

INFONAWACITA.COM – Memasuki tahun kelima, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat kementerian dan lembaga terkait berupaya menyempurnakan sistem asuransi kesehatan nasional ini, salah satunya dengan melakukan upaya pencegahan kecurangan (fraud).

Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa saat ini telah disusun draft pedoman pencegahan, deteksi, dan penyelesaian kecurangan (fraud) dalam JKN.

“Bulan lalu, kita katakan siap melakukan uji coba tiga draft panduan, yakni panduan pencegahan, deteksi dan penyelesaian, di beberapa fasilitas kesehatan. Tetapi kami mendapat masukan bahwa perlu kejelasan, bagi para tenaga medis di lapangan karena lebih banyak mereka mendengar pidananya,” ujar Pahala.

Oleh karena itu, lanjutnya, Menteri Kesehatan bersama Pimpinan KPK bersepakat untuk menyosialisasikan terlebih dahulu kepada organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan.

Pahala menyatakan bahwa implementasi penyelesaian akan mengalami penyesuaian, sehingga kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada tahun mendatang. KPK telah membuat stratifikasi dan kualifikasinya, meliputi administratif, perdata, atau pidana.

Perlindungan bagi seluruh pihak

Inspektur Jenderal Kemenkes RI, Oscar Primadi  menyatakan bahwa hal ini merupakan upaya bersama untuk mendukung keberhasilan JKN.

Lebih jauh lagi, Oscar mengharapkan agar pedoman yang disusun tidak serta merta dilihat sebagai hukuman, namun perlu dipandang sebagai perlindungan bagi seluruh pihak agar memahami definisi dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi fraud.

“Ini bagian dari upaya kita menguatkan pencegahan. Di dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan di negara manapun, ada potensi kecurangan. Upaya ini tidak hanya menyasar satu pihak, tetapi semua yang memiliki potensi melakukan fraud,” ungkap Oscar dalam Sehatnegeriku.kemkes.go.id pada Senin (10/9/2018).

Tindakan kecurangan dalam asuransi sosial JKN atau disebut fraud secara prinsip harus memiliki empat elemen, yaitu terdapat unsur kesengajaan, tidak sesuai dengan ketentuan, mendatangkan keuntungan, dan merugikan pihak tertentu.

Di dalam pedoman tersebut dinyatakan terdapat tujuh potensi pelaku fraud, meliputi peserta JKN itu sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis/kesehatan, petugas BPJS Kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, pemberi kerja (perusahaan), dan pemangku kepentingan lainnya. (RA)