Karena Ada Ketidakadilan, Pengamat: Sudah Sepantasnya Freeport Diambil Alih

Pengamat Ekonomi Fahmy Radhi (kanan) di Forum Merdeka Barat 9 (FMB’9) bertema "Divestasi Freeport, Kedaulatan Tambang Indonesia" di Jakarta, Senin (23/7/2018). (Foto: Anto/JPP)

INFONAWACITA.COM – Pengamat Ekonomi Fahmy Radhi mengungkapkan berbagai alasan mengapa Freeport harus diambil alih oleh bangsa Indonesia. Alasan terkuat adalah karena telah terjadi ketidakadilan di bumi pertiwi.

Fahmy menjadi salah satu pembicara di Forum Merdeka Barat 9 (FMB’9) dengan tema “Divestasi Freeport, Kedaulatan Tambang Indonesia”. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (23/7/2018).

“Dua tahun yang lalu, saya menulis ‘Kembalikan Freeport ke Pangkuan Ibu Pertiwi’. Karena memang muncul ketidakadilan-ketidakadilan. Seperti diketahui, selama 50 tahun pengelola Freeport menguasai saham lebih dari 90 persen,” ulas Fahmy, dilansir dari jpp.go.id.

Selama 50 tahun pula, menurut Fahmy, devidennya tidak dibagikan. Sehingga, kehadiran PT Freeport sama sekali tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. “Jangankan royalti, pajaknya pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena terindikasi terjadi manipulasi pajak,” ungkap Fahmy.

Pelanggaran HAM
Sejumlah haul truck beroperasi di area Grasberg open pit PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua. (foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Baca juga: Greenomics Indonesia Sebut Zulkifli Hasan Pernah Terbitkan Izin Areal Ekspansi Ilegal untuk PT Freeport Indonesia

Fahmy juga mengungkapkan adanya kerusakan lingkungan yang sangat parah. Ditambah, terjadinya sejumlah pelanggaran HAM. Seperti, ada beberapa rakyat Papua yang mengais sisa-sisa buangan dari Freeport tapi ditembaki.

“Maka, kesimpulannya ya harus diambil alih. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengambil alihnya? Nasionalisasi? Dengan zaman global seperti saat ini, jika dengan cara nasionalisasi, Indonesia akan dikucilkan, dan akan ada sanksi ekonomi dari global,” ulas Fahmy.

Lantas, kenapa tidak ditunggu 2021? Menurut Fahmy, ternyata ada beberapa perjanjian, perpanjangan dan penghentian harus berdasarkan kedua belah pihak. Jika muncul kesepakatan, maka seluruh aset dan peralatan aktiva harus dibeli sesuai dengan nilai buku. Kalau untuk tambangnya dikembalikan.

“Dan kita ketahui, butuh aset dan peralatan yang canggih untuk bisa mengelola pertambangan seperti di Freport. Dengan divestasi 51 persen menjadi satu-satunya opsi yang paling rasional yang bisa disepakati kedua belah pihak. Kalau dibandingkan dengan diambil pada tahun 2021, lebih efesien dengan cara divestasi saham sebesar 51 persen ini,” papar Fahmy.

Harus Berhati-hati
Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson saat memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, 28 Agustus 2017. (foto: Kementerian ESDM)

Baca juga: Presiden Jokowi Tanggapi Komentar Tentang Divestasi Freeport: Jangan Malah Bicara Miring-miring

Fahmy juga menegaskan, PT Inalum yang menguasai 51 persen seharusnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua. Meskipun PT Freport sudah menyetujui, tapi dalam perundingan masih alot karena penetapan harga saham.

“Saya kira memang harus hati-hati betul. Melihat track record sebelumnya, memang harus ada kehati-hatian. Apa yang harus dilakukan Freeport? Mereka sepertinya ingin tetapmempertahankan saham mayoritas 90 persen,” ulas Fahmy.

Dalam perundingan, menurut Fahmy, Freeport tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga sejumlah pengusaha nasional. Saat itu muncul seperti Abu Rizal Bakrie dan Bob Hasan. Pada saat Papa Minta Saham ada modus yang sama seperti yang dilakukan sejumlah elit seperti Bob Hasan.

“Sehingga, jika masih dalam tahap perundingan harus menggunakan sistem kehati-hatian yang luar biasa. Jika ini berhasil, manfaatnya sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua,” jelas Fahmy.

Amanat UUD 1945

PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas, lanjut Fahmy, juga harus memikirkan apakah keuntungan dari hasil saham yang dimilikinya akan dibagikan atau tidak? Pastinya, harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 sehingga akan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Berikutnya, akan ada fresh money yang bisa masuk ke pemerintah untuk kemudian digunakan untuk pembangunan. Sehingga, jawaban akhirnya, divestasi Freeport ini sudah pasti lebih menguntungkan, bukan merugikan!” pungkas Fahmy.

Baca juga: Staf Khusus Menteri ESDM Jawab Berbagai Tudingan Terkait Divestasi Saham Freeport