Kapolri: Pelaksanaan Koopssusgab Seperti Operasi Tinombala di Poso

Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden pada Selasa (22/5/2018).
Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden pada Selasa (22/5/2018).

INFONAWACITA.COM – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mendukung pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang melibatkan TNI. Khususnya untuk pemberantasan teroris dan terorisme.

“Saya sepakat dengan Panglima TNI. Saya yang minta bapak Panglima Marsekal Hadi (Tjahjanto) agar kekuatan TNI masuk ke operasi itu,” kata Tito di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Tito menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Serta dihadiri juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Juga para menteri Kabinet Kerja.

“Operasi teroris di Indonesia memang memang 75 persen bersifat intelijen. Sementara striking (penindakan-red) sebesar 5 persen. Serta 20 persen itu pemberkasan untuk ke proses peradilan karena Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum,” ungkap Tito.

Koopssusgab merupakan tim anti-teror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat. Lalu Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden pada Selasa (22/5/2018).
Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden pada Selasa (22/5/2018).

Kapolri juga mencontohkan, pelaksanaan Koopssusgab adalah Operasi Tinombala di Poso. Saat menangkap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Sansoto.

“Jadi prinsip penanganan teroris adalah memenangkan dukungan publik. Kalau publik mendukung langkah-langkah negara, maka teroris tidak akan bisa berkembang. Mereka ‘survive’ tapi hanya riak-riak saja. Tapi kalau negara tidak didukung publik, itu juga membuat publik simpati ke kelompok-kelompok itu. Jadi saya berpendapat bahwa saat ini mekanismenya seperti operasi Tinombala dimana kekuatan Polri dan TNI bergabung,” papar Tito.

Sedangkan untuk sejumlah anak yang juga menjadi korban ideologi teroris kedua orang tuanya, seperti yang terjadi di Surabaya, Tito mengaku bahwa pemerintah sedang mengupayakan langkah-langkah pencegahan. Agar anak-anak tidak terekspose paham radikal.

“Tapi Polri tidak bisa kerja sendiri, karena itu kita minta pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, kementerian di bidang ekonomi, pendidikan, ormas, LSM yang peduli. Silakan ini masalah kita cari solusi bersama. Jangan sampai anak-anak terbawa, terlibat terorisme,” tambah Tito, seperti dilansir dari Antara.

Seperti diketahui, rapat terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution. Lalu Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly, Menkominfo Rudiantara. Juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Asman Abnur. Kemudian Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Suhardi Alius.