Kampung Damai, Pencegahan Dini Gerakan Anti Toleransi

Foto: taufiqurokhman.com)

INFONAWACITA.COM – Team Leader program Pemberdayaan Ekonomi dan Perdamaian Perempuan Wahid Foundation Visna Vulovik menilai program kampung damai sebagai salah satu cara pencegahan dini tindakan anti toleransi.

Program ini diresmikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di desa Guluk – Guluk, Sumenep, Jawa Timur pada 8 Oktober 2017.

Visna menjelaskan setiap desa tentu tantangannya berbeda, misalnya saja jika di desa-desa di Jawa lebih mudah disentuh karena mereka kuat dalam masyarakat paguyuban.

Sedangkan untuk desa-desa di daerah Bodetabek tingkat paguyuban lebih rendah.

“Jadi tiap desa punya tantangan termasuk bagaiamana perangkat desa memandang kohesi sosial penting banget,” kata Visna ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (26/12).

Visna menjelaskan untuk saat ini ada 30 desa yang akan di deklarasikan sebagai kampung damai.

Desa tersebut merupakan desa hasil pemetaan Wahid Foundation yang diindikasikan rentan aksi intoleransi dan sudah ada 7 desa yang melakukan deklarasi.

Komitmen dari Semua Pihak

Deklarasi sendiri kata Visna menjadi penting, karena menandakan komitmen desa tersebut baik dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat untuk mau benar-benar berkomitmen mewujudkan kampung damai di desanya.

“Setelah itu kita buat forum-forum di desa yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan desa tentang 9 indikator kampung damai, salah satunya adalah early warning system,” jelas Visna.

Early warning system ini sendiri kata Visna, nantinya akan dapat menjadi pencegahan dini dari gerakan yang mengarah ke aksi intoleransi dan radikalisme yang ada pada desa tersebut.

Selain early warning system nantinya di dalam kampung damai juga akan dibuka ruang-ruang diskusi publik yang bisa mempertemukam masyarakat dari seluruh lapisan suku, ras, agama dan golongan yang hidup bersama dalam desa tersebut.

“Sehingga diharapkan dengan adanya kampung damai ini hate speech dan penutupan rumah ibadah tidak akan ada lagi, karena pemerintah desa pun punya komitmen memberikan keterbukaan terhadap keyakinan manapun,” ujar Visna. (DS/HG)