Jonan Ultimatum Perusahaan Tambang Terkait Perubahan Perizinan

foto: istimewa

INFONAWACITA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengultimatum perusahaan tambang mengenai waktu maksimum yang diperlukan untuk proses perubahan perizinan dari perusahaan-perusahaan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Waktu yang diberikan kata Jonan yakni 14 (empat belas) hari kalender sejak pengajuan dokumen lengkap.

Pernyataan ini dikeluarkan Jonan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2017 terkait perubahan keempat PP No. 23  tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Salah satu poin yang mengalami perubahan adalah mewajibkan pemegang kontrak karya itu untuk merubah izinnya menjadi rezim perijinan pertambangan khusus operasi produksi.

Sedangkan bagi perusahaan pemegang izin kontrak karya tidak langsung mendapat izin perpanjangan tetapi sebatas sisa umur kontraknya.

“Apakah dari KK menjadi IUPK langsung dikasih perpanjangan, tidak. KK menjadi IUPK sampai batas waktu sisa umur kontraknya” tegas Jonan.

Dalam penjelasan Jonan PP No. 1 tahun 2017 dikeluarkan untuk pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam seperti dalam UU No. 4 tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri.” Kata Jonan.

Selain sambung Jonan PP No. 1 tahun 2017 memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. (HG)