Jonan: Program BBM Satu Harga Tidak Boleh Pakai APBN

Menteri ESDM Ignasius Jonan (foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

INFONAWACITA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan jika APBN tidak boleh dibebankan untuk program BBM Satu Harga. Jonan, meyakini jika keuntungan Pertamina yang sangat besar, tentunya cukup untuk menerapkan subsidi silang dalam mendistribusikan BBM Satu Harga ke pelosok Indonesia.

Hal ini Jonan tegaskan saat bergabung dalam Kompas 100 CEO Forum yang digelar pada Rabu (29/11) di Kuningan, Jakarta.

Seperti diketahui jika perusahaan BUMN Pertamina harus mengeluarkan kocek sebesar Rp800 miliar untuk mendistribusikan BBM Satu Harga di titik-titik wilayah 3 T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) yang sudah ditetapkan pemerintah. Daerah yang sulit dijangkau, karena infrastruktur yang masih buruk membuat Pertamina harus mau mengeluarkan ongkos lebih dalam menerapkan program tersebut.

“Kalau penjelasan Pertamina Rp800 miliar per tahun, boleh enggak dibebankan APBN? enggak boleh,” tegas Jonan.

Tanggung Jawab Pertamina

Jonan menjelaskan, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pertamina dalam mendistribusikan BBM secara merata. Terlebih, keuntungan Pertamina pun sangat besar.

“Kan Pertamina pendapatannya besar, kalau Rp800 miliar kebutuhan distribusinya, itu kecil sekali,” jelas Jonan.

Seperti diketahui pada tahun 2016 Pertamina berhasil mengantongi laba bersih sebesar US$ 3,15 miliar atau sekitar Rp41,8 triliun (US$ 1 = Rp 13.300).

Maka kata Jonan, dalam sebuah pendistribusian jika ada satu tempat yang mendapatkan keuntungan sangat besar, namun disatu tempat lain keuntungan sangat kecil hal tersebut wajar adanya.

Ia juga menjelaskan jika saat ini atas nama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah tengah menjalankan program BBM Satu Harga. Ketimpangan yang sangat tinggi dengan harga BBM di Jawa membuat pemerintah menetapkan 151 titik pelaksanaan BBM Satu Harga hingga tahun 2019.

Berjalan hampir setahun, pemerintah pun sudah mencapai titik ke 31 dalam penerapan program tersebut. (DS/yi)