Jangan Takut Adukan Penyelewengan Bansos PKH, Mensos Pastikan Respons Cepat

Kartu Program Keluarga Harapan. (Foto: republika.co.id)

INFONAWACITA.COMMenteri Sosial Idrus Marham menegaskan Kementerian Sosial merespon cepat apabila terdapat aduan terhadap dugaan pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Idrus menegaskannya usai bertemu dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

“Kita akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti bukti cukup kita akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat,” tegasnya, dikutip dari jpp.go.id.

Baca juga: Pilih Keluar dari Program PKH, Alasan Huriani Menyentuh Hati

Menteri mengatakan dana bansos PKH disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam penerima bansos untuk biaya sekolah dan pemenuhan gizi anak. Mengingat keduanya adalah kebutuhan mendesak keluarga maka tentunya dana PKH tersebut sangat ditunggu oleh rakyat.

“Maka apabila ada laporan yang masuk mengenai adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pendamping PKH, pemerintah akan mengusut tuntas dan apabila terbukti akan dijatuhi sanksi pemecatan, sampai proses hukum” katanya.

Pendamping PKH
Menteri Sosial Idrus Marham membuka Bimbingan Pemantapan SDM PKH di Yogyakarta, Rabu (30/5/2018). (foto: Kemsos.go.id)

Info terkait: Mensos: Jangan Sekadar Rutinitas, Pendamping PKH adalah Pejuang Kemanusiaan

Dikatakan Menteri Idrus, untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka Kementerian Sosial mengangkat Pendamping PKH. Mereka diangkat melalui SK Menteri Sosial dan kinerja mereka dievaluasi setiap tahun. Hingga 2018 jumlah pendamping PKH secara nasional ada 40.225 orang.

Bagi Pendamping PKH yang telah menerima SK Pengangkatan SDM PKH, maka wajib bagi setiap pendamping PKH untuk mematuhi enam larangan. Sebanyak enam poin tersebut adalah (1) Berprilaku tidak terpuji/tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarka nama baik Kementerian Sosial; (2) Menggunakan data dan/atau informasi PKH yang dimiliki untuk hal-hal di luar PKH; (3) Terlibat dalam aktivitas politik praktis, (4) Melakukan pengelapan atau menyalahgunakan dana, mengutip, mengurangi dan atau menyimpan uang bantuan PKH; (5) Melakukan manipulasi atau pemalsuan data; (6) Bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, lanjutnya, Mensos juga telah tegas mengeluarkan SP-3 bagi 11 orang pendamping PKH antara 2017 sampai dengan 2018 yang terbukti melakukan penyelewengan dana PKH. Selain itu ada 30 kasus lainnya terkait dengan double job, pemalsuan data, indisipliner, dan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya yang juga telah ditindak tegas dengan pemberhentian sebagai pendamping.