Inovasi Digital Pemda Harus Sejahterakan Masyarakat

INFONAWACITA – Untuk mengejar predikat Smart City, pemerintah kabupaten/kota di Indonesia kini berlomba berinovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah, inovasi itu kini mengarah kepada digitalisasi.

Bentuk digitalisasi seperti e-government menjadi pilihan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu. Di Aceh, misalnya, pemerintahnya memilih aplikasi e-kinerja. Menurut Muhammad Syarifullah, pengamat perkotaan dari Pusat Transformasi kebijakan Publik dalam tulisannya di beritasatu.com, e-kinerja merupakan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis internet yang memungkinkan pelacakan kegiatan staf dan tingkat produktivitas nyaris dalam waktu nyata.

Sistem ini disebut telah dirintis sejak 2011 dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet dan telepon pintar. Sistem ini, kata Syarifullah, mengukur seberapa produktif seorang pegawai negeri sipil (PNS) bekerja.

Faktanya kualitas pelayanan PNS di Aceh sangat buruk. Hampir dua per tiga atau 64,4% anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Rasio PNS Aceh 3,4% terhadap populasi atau hampir 2 kali rasio untuk seluruh Indonesia yaitu 1,8%. Dengan inovasi e-kinerja, rasio PNS Aceh menjadi 2,4% pada 2013.

Sementara itu, di Kota Pekalongan pada 2014 meluncurkan program inovatif yang disebut reformasi manajemen perawatan kesehatan primer. Berdasarkan program 14 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dikelola dalam satu badan semi-otonom yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Inovasi ini disebut mampu meningkatkan indeks kepuasaan masyarakat dari 80,47 pada 2013 menjadi 83,17 pada 2014.

Sesungguhnya inovasi digital utamanya ditujukan untuk mereformasi birokrasi khususnya yang sektor pelayanan publik. Ke depan inovasi digital ini diupayakan sebagai bagian penggerak ekonomi rakyat.

Itulah yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya memasarkan produk usaha mikro kecil dan menengah secara luas. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Lewat situs www.banyuwangi-mall.com transaksinya pada 20 April 2016 mencapai Rp 51 juta dengan pembeli dari berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung hanya 2 jam peluncuran.

Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah sudah semestinya menjadi pengayom, pelatih dan promotor bagi produksi yang dihasilkan masyarakatnya. Karena itu, inovasi digital mesti bergerak menjadi penopang ekonomi daerah. Terlebih ukuran keberhasilan pemimpin daerah tidak lagi hanya pelayanan publik dan menciptakan teknologi, tapi sejauh mana masyarakat dapat disejahterakan. [KG]