Ini yang Perlu Anda Ketahui soal Tax Amnesty

INFONAWACITA – Setelah disahkan menjadi undang undang beberapa waktu lalu, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Pengampunan Pajak. Ini merupakan program pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya.

Syaratnya wajib pajak mesti membayar uang tebusan dan melunasi seluruh tunggakan. Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dapat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak penandatanganan di surat pernyataan.

UU ini berlaku efektif sejak disahkan hingga 31 Maret 2017. Dan pelaksanaanya terbagi dalam 3 tahapan yaitu periode pertama dari diundangkan hingga 30 September 2016; periode kedua, dari tanggal 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016; periode ketiga dari tanggal 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.

Untuk melaksanakan UU ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengampunan pajak. Beberapa hal yang akan diatur dalam PMK antara lain soal teknis, mekanisme dan prosedur pengampunan pajak serta instrumen investasi menampung dana repatriasi.

Sesuai dengan UU Pengampunan Pajak, jenis investasi yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi adalah surat utang negara, obligasi BUMN dan lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan di bank persepsi, obligasi swasta yang diawasi OJK, investasi infrastruktur kerjasama pemerintah dan swasta, investasi sektor riil yang sektornya ditentukan pemerintah, dan investasi lain yang sah sesuai perundang-undangan. [KG]