Ini Tiga Kelemahan Tuntutan JPU Kepada Ahok

Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama, I Wayan Sudirta ungkap tiga kelemahan tuntutan JPU. (DS)

INFONAWACITA.COM – Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama, I Wayan Sudirta mengungkapkan 3 kekurangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menggunakan Pasal 156 KUHP.

Kekurangan pertama, kata Wayan, yakni JPU memaksakan saksi yang memperoleh keterangan dari orang lain atau testimonium de auditu. Padahal berdasarkan KUHAP, seorang saksi harus yang mendengarkan atau melihat langsung kejadian.

“Pada Keterangan saksi, Jaksa memaksakan 12 saksi de auditu yang  tidak mendengar dan melihat secara langsung pidato Ahok, dianggap masuk ke dalam saksi menurut Pasal 184a KUHAP. Padahal menurut Pasal 184a, saksi dimana harus melihat mendengar sendiri, ini saja sudah kebingungan Jaksa,” kata Wayan usai sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4).

(Baca: Kuasa Hukum Ahok Duga JPU Kesulitan Cari Bukti Dakwaan )

Kekurangan kedua, kata Wayan, karena JPU menggunakan keterangan ahli yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diperkarakan. Menurut Wayan, tindakan Jaksa ini bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) yang artinya tidak bisa dipertimbangkan Jaksa.

“Dua ahli masih disebut dalam tuntutan, padahal ahli pidana itu berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sempat dicalonkan oleh Front Pembela Islam (FPI). Menurut Pasal 185 ayat (6) saksi seperti ini tidak bisa dipertimbangkan, apalagi sudah dibantah oleh ahli lain yang sudah diajukan penasihat hukum dan kepolisian. Artinya jika bertentangan, ahli-ahli ini menurut yurisprudensi tidak bisa diterima,” kata Wayan.

(Baca: Dakwaan Alternatif Pasal 156 KUHP, JPU Tuntut Ahok 1 Tahun Penjara )

Kekurangan ketiga, kata Wayan, karena JPU menggunakan surat sikap dan pendapat keagamaan (fatwa) MUI sebagai alat bukti. Menurut Wayan, fatwa MUI ini dianggap tidak sah dijadikan sebagai alat bukti karena sesuai pendapat ahli prosesnya terlebih dahulu melalui proses tabayun.

“Lalu ketiga, surat MUI diangkat sebagai alat bukti. Jika kedudukannya tidak benar, bisa gak diangkat?, kan tidak. Apalagi prosesnya ketika membuat tidak ada tabayun dan sebagainya,” kata Wayan.

(Baca: Ali Mukartono: Ahok Sebut Elit Politik, Tapi Pengguna Al Maidah Kan Golongan Umat Islam )

Menurut Wayan, mengacu kepada tiga alat bukti tersebut maka tuntutan JPU sangat lemah dan seharusnya gugur. JPU, kata Wayan, hanya bisa menggunakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

“Ketiga alat bukti kan sudah terlihat, harusnya gugur. Lalu dia (Jaksa) mencari petunjuk. Sebagai aturan kan, petunjuk boleh digunakan jika alat bukti lain menguatkan? Sedangkan, tiga alat bukti lain sudah terlihat lemah. Maka hanya tinggal satu keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan jelas keterangannya justru mematahkan 3 alat bukti itu,” kata Wayan.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ahok telah melanggar Pasal 156 KUHP dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. (DS/AK)