Ini PR Pemerintah Setelah Ribuan Perda Dibatalkan

INFONAWACITA – Meski pemerintah pusat telah membatalkan ribuan Peraturan Daerah (Perda), tapi itu sama sekali tidak terkait masalah intoleransi. Perda yang dibatalkan pemerintah pusat itu sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi.

Dengan demikian, persoalan toleransi dan hormat menghormati antar-umat beragama di Indonesia akan tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Pada Maret lalu United Nation Development Programme (UNDP) mencacat masih ada belasan Perda diskriminatif yang terdapat di 3 provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Lewat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan alat untuk mengukur kemajemukan yang disusun sejak 2009, diskriminasi atas nama agama lebih kuat jika dibandingkan dengan gender, etnis dan kelompok rentan. Setidaknya, menurut IDI ada 14 aturan daerah yang terdapat di 3 provinsi tersebut.

Di Kalimantan Selatan, misalnya, terdapat Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pencegahan dan Pelarangan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadan tahun 2003. Kemudian, Kabupaten Banjar terdapat Perda tentang Membuka Restoran, Warung, Rombong serta Makan, Minum dan Merokok di Tempat Umum pada Ramadan. Juga masih di daerah yang sama terdapat Perda tentang Jumat Khusyuk.

Selain di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat juga memiliki Perda diskrimatif antara lain Surat Keputusan Pelarangan Ahmadiyah. Sementara di Kabupaten Dompu terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati Dompu tentang Wajib Baca Alquran dan Perda tentang Tata Cara Pemilihan Kades yang memuat kewajiban agar bisa membaca Alquran.

Sedangkan di Sumatera Barat terdapat Perda Kota Bukit Tinggi tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Lalu, ada Perda Kabupaten Pasaman tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa, Mahasiswa, dan Karyawan. Perda yang hampir serupa juga terdapat di Kota Solok.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, IDI mencatat 3 provinsi itu sebagai wilayah yang memiliki indeks kebebasan sipil terendah yaitu di bawah 60. Sedangkan yang tertinggi mencapai lebih dari 80.

Berkaitan dengan Perda diskriminatif ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Senin (13/06/16) kemarin berjanji akan mengkajinya. Perda disebut mesti berdasarkan aturan hukum yang berprinsipkan toleransi. Soal jumlah Perda yang diskriminatif itu, Tjhajo mengaku belum mengetahuinya.

Pada prinsipnya, kata Tajhjo, sebuah Perda akan berlaku jika sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, banyak Perda terbit dan dilaksanakan tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan alasan otonomi daerah. [KG]