Ini Detil Penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport

Penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia. (Foto: kemenkeu.go.id).

INFONAWACITA.COM – Geliat pengambilan saham divestasi PT Freeport kembali muncul. Kemarin, Jumat (12/01), perjanjian juga telah ditandatangani. Antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum. Khususnya terkait dengan pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima, penandatanganan itu berlangsung di Aula Djuanda, Mezzanine, Kementerian Keuangan.

Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Papua, Bupati Mimika dan Direktur Utama PT Inalum.

Acara tersebut dihadiri juga oleh jajaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN serta perwakilan dari kementerian terkait. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Perjanjian yang ditandatangani pada hari ini disebut sebagai salah satu langkah maju dan strategis. Terutama dalam rangka pengambilan saham divestasi PTFI. Setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017. Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI.

Porsi Saham

Berdasarkan perjanjian itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah divestasi. Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

Pengambilan saham divestasi PTFI ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi. Sehingga tidak membebani APBN dan APBD. Sekaligus menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan.

Keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia, sesuai komitmen Presiden. Dimana pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan.

Harapan pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara. Juga mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah. Serta meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.
Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa. Termasuk masyarakat Papua.

Momentum penandatanganan perjanjian ini juga menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi PTFI ini harus terus dikawal. Tentunya dengan mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terutama dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan. Dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.