Indonesia Dorong Kerja Sama Perpajakan Antar Negara Berkembang

INFONAWACITA.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama South Centre, sebuah lembaga think tank internasional berpusat di Jenewa, Swiss menggelar forum “The Inaugural Annual Forum on Developing Country Tax Policies and Cooperation for Agenda 2030″ di Surabaya, Jawa Timur, 30 November hingga 2 Desember.

Forum yang membahas reformasi kerja sama internasional dalam isu perpajakan dan perkuatan lembaga perpajakan negara berkembang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara dari Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir dalam sambutan pembukaan menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara berkembang dalam masalah perpajakan. Menurut Fachir, perpajakan berperan sangat penting bagi negara berkembang sebagai sumber pembiayaan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (baca: Indonesia Desakkan Kerja Sama Perpajakan dan Pemberantasan Korupsi )

“Saya percaya dengan mempromosikan sistem perpajakan yang layak dan terpercaya dapat membantu memperkuat pendanaan bagi pemenuhan kebutuhan publik dan mendukung kesejahteraan rakyat,” kata Fachir.

Fachir berharap melalui forum ini, akan bermanfaat dalam membantu instansi pemerintah negara-negara berkembang dalam merancang kebijakan sesuai kebutuhan. Selain itu akan memperkuat koordinasi antar negara berkembang dalam negosiasi dan aktivitas kerja sama pajak internasional pada forum internasional. (baca: Jokowi Tuding Negara Maju Sering Korbankan Negara Berkembang )

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemlu, Arko Hananto Budiadi mengatakan para peserta antusias bertukar pengetahuan mengenai implementasi pajak di masing-masing negara. “Peserta juga antusias bertukar pikiran tentang standar dan norma perpajakan baik nasional, regional dan internasional,” kata Arko.

Para peserta, kata Arko, sepakat dengan Addis Ababa Agenda, dimana pajak berperan signifikan dalam memobiliasi pendanaan domestik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Menurut Arko, para peserta memberi apresiasi langkah pemerintah bersama South Centre menginisiasi forum ini dan berharap dapat berlanjut.

“Peserta berharap kegiatan ini dapat memperkuat negara berkembang melalui forum G-77 and China dalam pembahasan mengenai pajak pada forum G-20 dan OECD maupun pembahasan pada sistem PBB,” kata Arko.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Hangzhou, Tiongkok, September lalu, Presiden Joko Widodo mendesakkan adanya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan. Tampil sebagai pembicara utama, Presiden Jokowi berharap adanya penerapan kebijakan pertukaran informasi keuangan, khususnya bidang pajak, untuk meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.

“Transparansi keuangan melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) akan bermanfaat mengatasi arus keuangan terlarang yang merugikan negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” kata Presiden Jokowi di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok. (DS/AK)