Imbauan Pilkada, MUI: Penerima Suap Juga Berdosa

Ilustrasi demonstrasi menolak politik uang. (foto: pinterpolitik.com)
Ilustrasi demonstrasi menolak politik uang. (foto: pinterpolitik.com)

INFONAWACITA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Jambi mengimbau umat muslim untuk menolak pemberian suap pada Pilkada serentak 2018. Ketua MUI Kota Jambi, A Tarmizi memastikan, penyuap dan penerima suap sama-sama akan diganjar dosa oleh Tuhan.

“Perbuatan atau kegiatan politik uang tentu hukumnya diharamkan karena ada perbuatan suap yang bisa mencederai demokrasi kita,” kata Tarmizi seperti dikutip dari Suara.com pada Minggu (18/2/2018).

Sebab, suap menyuap kata Tarmizi, sudah jelas dilarang oleh ajaran agama Islam.

“Sudah jelas sabda Rasulullah SAW yang menyatakan menyuap dan yang disuap akan masuk neraka,” tegasnya.

Oleh karena itu ia mengimbau agar pesta demokrasi yang digelar lima tahunan di Kota Jambi itu harus bisa dijauhkan dari perbuatan kecuarangan. Termasuk kegiatan politik uang atau membagi-bagikan sembako dan sebagainya.

Terlebih lagi jika dengan maksud untuk mendukung pasangan calon tertentu. Apalagi, kata Tarmizi, selain bertentangan dengan ajaran agama, politik uang juga bertentangan dengan hukum negara.

“Jangan sampai masyarakat mudah diiming-imingi dengan politik uang yang jumlahnya itu tidak seberapa yang justru juga malah akan menjerat ke ranah hukum,” katanya menjelaskan.

Penjara Hingga 72 Bulan

Seperti diketahui, politik uang itu telah diatur dalam UU No 10 tahun 2016 serta perubahan UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Dimana dengan jelas mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.

Dalam Undang-undang itu, untuk sanksi tersebut sudah diatur dalam pasal 187 poin A hingga D. Disebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Sanksi tersebut tak hanya kepada pemberi. Tapi juga penerima uang dari kegiatan politik uang bisa dikenakan sanksi pidana yang sama.

Selain hukuman kurungan penjara, pelaku politik uang (money politic) juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta. Paling banyak Rp1 miliar.

Pilkada Jambi sendiri sudah ada dua pasangan yang resmi bertanding di Pilkada 2018. Kedua pasangan peserta yang akan bertarung pada Pilwako Jambi, yakni pasangan Abdullah Sani-Kemas Alfarizi dan pasangan calon Syarif Fasha-Maulana. (DS/zh)