Hantu Komunisme, Siapa yang Bangkitkan?

Ilustrasi: endeavor.org.br

INFONAWACITA.COM – Belakangan isu Partai Komunisme Indonesia (PKI) menjadi lumrah terdengar di telinga masyarakat. Bahkan isu bangkitnya partai ini malah menyeret-nyeret Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Terakhir, gempuran isu bangkitnya komunisme ini pun membuat sejumlah masyarakat melakukan aksi pengepungan dan penyerangan terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Minggu dini hari (17/9).

Menurut berita yang dilansir dari Kumparan.com pada Senin (18/9) sambil menggoyang-goyangkan pagar LBH Jakarta, sejumlah masa berteriak ‘ganyang PKI’. Kemudian, pernyataan-pernyataan adanya provokasi dalam aksi tersebut pun bermunculan.

Ketua Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Muhammad Isnur sendiri menduga ada dua provokator dalam aksi pada Sabtu malam itu. Kedua orang tersebut menurut Isnur merupakan anggota presidium aksi 313, aksi-aksi rutin yang digelar menuntut dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu.

Seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (18/9) Isnur menyebut nama Kivlan Zen dan Rahmat Himran sebagai provokator dari aksi pengepungan. Isnur menjelaskan jika kedua nama tersebut cukup sering menyebarkan konten hoax seputar LBH Jakarta dan isu PKI di media sosial mereka. Bahkan ia pun menantang pihak kepolisian untuk berani memeriksa telepon genggam dan media sosial kedua orang tersebut.

“Silakan dicek handphone atau media sosial mereka. Pasti masih ada, itu saya yakin benar masih ada,” kata Isnur seperti dikutip dari CNNIndonesia.com pada Senin (18/9).

Saat itu bahkan kata Isnur, sejumlah masa beratribut Front Pembela Islam (FPI) terlihat bergabung dengan masa yang meneriaki kantor LBH Jakarta dan melempari kantor tersebut dengan batu.

Kepada CNNIndonesia.com, Kivlan Zen pun menolak jika aksi anarki tersebut dikaitkan dengan dirinya. Namun demikian, dirinya tidak menampik jika kerap mengunggah dan menulis hal-hal yang berbau anti PKI.

“Bukan saya yang mengerahkan, tapi kalau (massa) terinspirasi oleh pemikiran saya, tidak ada salahnya,” kata Kivlan seperti dikutip dari CNNIndonesia.com pada Senin (18/9).

Menyerang Presiden Joko Widodo

Bukan hanya menyerang Lembaga Bantuan Hukum, isu PKI yang semakin gencar dihembuskan di media sosial juga pernah menyerang Presiden Jokowi. Salah satu pelaku pun ditangkap karena membuat buku yang menuduh Jokowi seorang PKI. Cukup sering isu tuduhan PKI dihembuskan padanya, Jokowi pun akhirnya bersuara.

Tidak tanggung-tanggung, menolak dituduh melindungi PKI, Jokowi pun mengaku sanggup menggebuk PKI jika partai tersebut kembali muncul di Indonesia. “Apalagi sampai diserong-serongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi. Yang dilindungi itu yang mana? Ini supaya clear,” kata Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (3/9).

Sudah tidak populernya ideologi komunisme di dunia membuat Jokowi heran dengan isu-isu PKI yang dibangkitkan lagi oleh beberapa oknum. Isu-isu ini pun semakin mudah dihembuskan dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang tidak dapat dibendung. Maraknya isu hoax dan literasi yang minim pada masyarakat Indonesia membuat isu PKI laku dijual di Indonesia.

“Karena sekarang ini banyak isu-isu, bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana?” kata Jokowi keheranan.

Mimpi di siang bolong

Menurut cendekiawan muslim Buya Ahmad Syafii Maarif, isu bangkitnya PKI di Indonesia tidak ubahnya dengan mimpi di siang bolong.

“Kebangkitan ideologi komunis sekarang ini seperti mimpi di siang bolong. Faktanya negara-negara yang dulu merupakan pusat komunis sekarang sudah berubah, seperti di Rusia yang hanya didukung 13% dari total penduduk dan China yang sudah menjadi kapitalis. Isu kebangkitan komunis adalah isu yang dibuat-buat,” kata Buya seperti dikutip dari Viva.co.id pada Senin (18/9).

Sudah tidak populernya komunisme di dunia membuat Buya curiga dengan adanya oknum politik yang sengaja menyebarkan isu PKI untuk mendapatkan keuntungan politik semata. Bahkan, bisa jadi, isu tersebut dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan adanya pengungkapan kebenaran atas tragedi yang terjadi pada tahun 1965. (*/DS/yi)