GP Ansor Lapor Ke Presiden Jokowi tentang Kelompok Radikal yang Terkonsolidasi Jelang Pilpres

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengurus GP Ansor diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/19). (Foto: Rahmat/Humas Setkab)

INFONAWACITA.COM – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/19) seperti yang dilansir dari setkab.go.id.

Menurut Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, pertemuan itu membahas perkembangan situasi negara yang terjadi belakangan ini karena efek dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk laporan dari 34 pimpinan wilayah GP Ansor mengenai situasi yang terjadi di daerah.

“Yang kesatu terkait dengan perubahan politik, situasi politik, yang kedua terkait dengan kelompok radikal. Jadi kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi Pilpres ini,” jelas Yaqut.

Menurut Ketua Umum GP Ansor itu, ada banyak wilayah kalau mau disebut, di luar Pulau Jawa, di Jawa Barat ada, banyak ditemukan, dimana kelompok-kelompok radikal kini terkonsolidasi menjelang Pilpres itu.

Ia menyebutkan, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.

Untuk itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, solusinya adalah NKRI harus tegak berdiri, harus utuh.

“Jadi keberagaman itu Sunnatullah, keniscayaan. Jadi kita tidak boleh memperjuangkan kemauan kita sendiri, tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yaqut mengutip Presiden Jokowi.

Yaqut menegaskan, GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu negara, pemerintah, Presiden dalam hal melawan kelompok-kelompok radikal itu.

Sikap Politik GP Ansor

Mengenai sikap politik GP Ansor, Yaqut menegaskan, secara institusi tidak boleh berpolitik, karena terikat dengan khittah Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926 yang tidak membolehkan NU dan segala badan otonomnya berpolitik secara praktis termasuk dalam kontestasi Pilpres.

“Tetapi sebagai individu kita bebas, kita merdeka dan kita bersepakat dan saya bersama seluruh ketua Ansor bersepakat akan mendukung calon yang terbaik. Kita akan bergerak bersama dalam mendukung calon yang terbaik,” ucap Yaqut.